Home / Daerah / Advetorial : Pemkab Belu Dukung Pengembangan Kawasan Ekonomi di Perbatasan

Advetorial : Pemkab Belu Dukung Pengembangan Kawasan Ekonomi di Perbatasan

69 Kali dibaca
21

Bagikan Halaman ini

Atambua, penanusantara.com – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan terkait percepatan pembangunan kawasan ekonomi di Mota’ain wilayah Belu perbatasan RI-RDTL.

Akan ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 triliun untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah pusat ini menjadi semacam angin segar dan mendapat sambutan serta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Belu.

Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada media menuturkan, Pemkab Belu dukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan Mota’ain dengan Negara Timor Leste.

Sebab, jelas dia bahwa konsep pembangunan bersifat multidimensi dan pembiayaan pengenmbangannya bersumber dari APBN. Apalagi, program pemerintah pusat membangun dari pinggiran karena itu sangat mendukung.

Menurut Bupati Belu Willy Lay, jika pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan Belu, maka seluruh warga harus mendukung 100 persen kebijakan itu.

Lanjut dia, kunjungan Menkopolhukam, Mahfud MD bersama Mendagri, Tito Karnavian ke Kabupaten Belu selain dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritori juga terakhir dengan pembahasan percepatan pembangunan kawasan ekonomi perbatasan Mota’ain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, saat ini warga masyarakat perbatasan Belu sudah merasakan pembangunan dari pemerintah seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Bupati Willy Lay berharap, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Belu untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan Mota’ain guna meningkatkan kesejahteraan warga Belu.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama Mendagri selaku Ketua BNPP melakukan kegiatan kunjungan dalam rangka pencepatan pembangunan kawasan ekonomi di daerah perbatasan.

“Jadi Mota’ain ini adalah salah satu PLBN yang oleh Presiden diberikan perhatian saat sekarang bersama Papua, dan Kalimantan Barat untuk fokus dibangun dulu sebagai perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan kawasan ekonomi,” ujar dia.

Dituturkan bahwa, banyak yang akan dilakukan, hanya perlu koordinasi dan sinergis Kementerian dengan Lembaga.
Penekanan kepada koordinasi bahwa Kementerian dan Lembaga itu supaya sinergis.

“Membangun itu terpadu, bahwa akan terlihat daerah kawasan Mota’ain sebagai PLBN itu pembangunannya itu terpadu jangan sendiri-sendiri,” kata Mahfud.

Kementerian/lembaga itu punya program, sehingga ini menjadi suatu miniatur pemerintahan dan wilayah Negara Republik Indonesia.

Tidak ada target pembangunan karena standarnya visi dan misi pembangunan secara seluruhnya itu bertahap, targetnya itu per APBN setiap tahunnya.Yang paling pokok negara ini kita perbatasan menjadi makmur.

“Karena Presiden itu mempunyai kebijakan dasar untuk pembangunan itu dibangun dari daerah perbatasan ke kota. Anggaran untuk wilayah perbatasan PLBN hampir mencapai Rp 24 triliun untuk pembangunan pencepatan kawasan perbatasan. Yang terpenting koordinasi lintas sektornya dan Kementerian,” tegas Mahfud.

Lanjut dia, potensi kawasan yang ada di perbatasan akan diangkat semua sektor, makanya lintas sektor akan dikembangkan di kawasan perbatasan negara, dan kita itu multidimensi pembangunannya.

“Kepada seluruh daerah, seluruh wilayah harapannya itu memperkuat ikatan kesatuan negara republik Indonesia makin kokoh, bersatu, adil, makmur dan merata,” ujar Mantan Ketua MK itu. (Advertorial Pemkab Belu)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini