Home / Daerah / Bangga Kencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan

Bangga Kencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan

161 Kali dibaca
inbound8082801190675095725

Bagikan Halaman ini

Waikabubak, penanusantara.com – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) program “Bangga Kencana dalam Era Melenial untuk Indonesia Sejahtera dan berkeadilan”, di aula Alfa Omega, jumat (13/03/2020) lalu.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sumba Barat (SB) Agustinus Niga Dapawole, dan turut hadir dalam acara ini, Gubernur NTT Yang diwakili asisten II, Semuel Rebo, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Dominggus Ratu Come, Inspektur inspektorat wilayah II, Endang Agus Sapri, Kepala Perwakilan BKKBM NTT, Marianus Mau Kuru, OPD Provinsi, OPD kabupaten/kota dan perwakilan BKKBN NTT.

Bupati Niga dalam kesempatan itu mengatakan, Program ini bertujuan untuk membuka proram-program bangga kencana di NTT. Program bangga kencana sangatlah penting untuk untuk masyarakat karena dengan adanya program ini maka dapat membantu untuk pembanguan wilayah karena program ini mencerminkan keluarga sehat, tegak dan sejahterah, serta menjadi bekal dalam menata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Dilanjutkan lagi bahwa, pemda Sumba Barat Mengucapkan terima kasih kepada BKKBN provinsi NTT atas kepercayaan menjadi tuan rumah rakerda tingkat provinsi NTT hari ini. Tentunya dibaringi rasa kebersamaan dan kesungguhan semua pihak.

“Bagi kami ini adalah momentum untuk menguatkan komitmen bersama dalam membangun strategi untuk menggali dan mengenali kebutuhan masyarakat kita. Kemudian difasilitasi dan dikembamgkan guna meningkatkan kemampuan untuk keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya.

Dikatakannya, pemda mengharapkan agar adanya saling tukar menukar informasi agar dapat memperbaiki permasalahan kependudukan dan juga dapat menurunkan angka kemiskinan dan stanting dan dapat terealisasi dengan cepat untuk menuju NTT bangkit dan sejahtera.

Kepala perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru pada kesempatan itu juga menyampaikan, BKKBN berkomitmen berkaitan dengan program pengendalian ratifikasi guna memberantas tindak pidana korupsi dilingkungan perwakilan BKKBN provinsi NTT. dengan demikian guna memberantas tindak pidana korupsi BKKBN NTT menggunakan berbagai prinsip-prinsip yang bijaksana dan tidak berbenturan dengan undang-Undang.

Dilanjutkan dengan Sambutan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang diwakili asisten II, Semuel Rebo,
menyambut baik terlaksananya RAKERDA Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi NTT tahun 2020 ini sebagai bagian dari siklus perencanaan manajemen program dan peletak dasar arah kebijakan dan kegiatan.

“Tahun ini serta masa yang akan datang. Hasil RAKERDA ini akan sangat strategis untuk disinergikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT 2018-2023 khususnya melalui Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,” katanya.

Menurut, Semuel Rebo saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar bagi semua yaitu upaya penurunan kemiskinan dan penanggulangan stunting.

“Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (diantaranya yang sekarang dikerjakan oleh BKKBN dan OPD KB kabupaten/kota se provinsi NTT),” jelas Rebo.

Ditambahkan Rebo, Kemiskinan yang masih tinggi di NTT erat kaitannya dengan jumlah kelahiran yang masih tinggi khususnya pada keluarga miskin. Hal ini dapat dilihat pada indikator angka kelahiran total di provinsi NTT yang tertinggi di Indonesia yaitu 3,4 anak per wanita usia subur sedangkan Nasional 2,3 anak per wanita usia subur, pencapaian ini masih jauh dari target ideal yang ingin dicapai yaitu 2,1 anak per wanita usia subur.

Secara mikro, jumlah anak yang banyak pada keluarga kategori menengah kebawah akan berdampak pada kemampuan keluarga itu sendiri dalam memenuhi hak-hak dasar anak diantaranya adalah hak untuk mendapatkan gizi yang cukup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain.

“Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan minimnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan penyebab utama meningkatnya kasus stunting di daerah yang kita cintai ini,” tambah Rebo.

Selain manfaat program Bangga kencana sebagaimana digambarkan di atas, manfaat lain yang tidak kalah penting adalah Program KB dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB),
karena KB dapat membantu menghindarkan ibu dari resiko EMPAT TERLALU, yaitu Terlalu Muda (Hamil sebelum usia 21 tahun), Terlalu Tua (Hamil diatas usia 35 tahun), Terlalu Dekat (Jarak kelahiran minimal 3 tahun) dan Terlalu Banyak (Hamil lebih dari tiga kali), yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap meningkatkan umur harapan hidup, menekan angka gizi buruk, meningkatkan rata-rata lama sekolah serta kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan asupan gizi khususnya pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan yang memadai sehingga tidak menimbulkan stunting.

Secara nasional tahun 2020 ini akan dilaksanakan 2 (dua) momentum besar yang berkaitan dengan data kependudukan yaitu Sensus Penduduk (SP) dan Pendataan Keluarga (PK).

Keduanya menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi program Bangga kencana dan program pembangunan lainnya.

Ketersediaan data yang akurat akan sangat bermanfaat dalam intervensi berbagai program pembangunan secara tepat sasaran. dengan demikian, saya menghimbau kepada segenap Pemerintah Daerah se Provinsi NTT untuk mendukung dan menyukseskan Sensus Penduduk dan Pendataan Keluarga Tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya.

Laporan : Oktavianus Saingu

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini