Home / Opini / Budayakan Demokrasi Yang Bersih

Budayakan Demokrasi Yang Bersih

727 Kali dibaca
IMG-20170122-WA0058

Bagikan Halaman ini

Oleh : Polikarpus Kehasi

(Anggota Komunitas Dialektika Kupang)

15 febuari 2017 kota kupang (NTT) akan menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota kupang yang sering dikenal dengan nama pemilu atau pesta demokrasi. Secara etimologis istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat tetapi dalam sejarah pelaksanaanya terdapat berbagai macam arti khusus mengenai demkorasi. Istilah demokrasi mengandung pengertian yang berbeda-beda. Misalnya ada sistem demokrasi lansung, sistem demokrasi perwakilan, demokrasi liberal/ demokrasi konstitusional. Pada dasarnya perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan ciri khas masyarakat dalam suatu negara termasuk perbedaan budaya yang menyebabkan perbedaan cara panjang terhadap demokrasi.

Negara kesatuan republik indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, dalam sistem demokrasi yang dianut ini demokrasi dilandasi oleh nilai-nilai pancasila. Demokrasi pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia juga bisa menerapkan praktek demokrasi dan demokrasi pancasila merupakan ciri khususnya. Kemajuan demokrasi di indonesia ditandai dengan berhasilnya diselenggarakan pemilu dan juga tumbuhnya berbagai macam partai politik dan lain sebagainya. Pemilihan umum yang merupakan salah satu praktek demokrasi telah dilaksanakan beberapa kali di indonesia. Dalam pemilihan umum ini rakyat diberi kebebasan dalam memilih dan menentukan pemimpin yang menurutnya mampu bertanggungjawab terhadap tugas yang diemban oleh rakyat kepadanya. Partai politik sebagai jembatan pemghubung antara rakyat dan pemerintah dan juga wadah pendidikan kader-kader politik diharapkan agar menentukan kader yang akan bertarung di pesta demokrasi yang memiliki pengetahuan yang luas, juga jujur dan berani bertanggung jawab kepada rakyat dan yang paling penting adalah memiliki hubungan yang dekat dengan rakyat.

Berbgagai masalah yang sering terjadi dan menjadi keluhan banyak masyarakat pada masa pesta demokrasi muncul dan menyeleweng dari arti demokrasi pancasila. Para politisi yang ikut bertarung dalam pesta demokrasi ini berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari rakyat, bahkan kebanyakan dari mereka menghalalkan segala cara. Masalah yang sering terjadi misalnya pembelian suara (politik uang) dalam politik uamg ini suara rakyat dibeli dengan harga yang sangat murah oleh para politisi. Beredarnya praktek politik uang merupakan sebuah penyakit sosial menjelang pesta demokrasi. Selain politik uang juga masalah umbar janji, janji-janji yang diucapkan selama pesta demokrasi mencoba mempengruhi rakyat meskipun janji itu tinggal janji ketika sang politisi sudah menempati posisi sebagai pemimpin. Masalah ini masyarakat sering menyebutnya pesta demokrasi sama dengan musim janji. Selain itu berkembangnya politik balas budi. Politik blas budi ini menyebabkan meraknya praktek KKN disuatu negara.

Pemilihan walikota dan wakil walikota kupang Pemilihan walikota dan wakil walikota kupang yang dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017 telah lama tercium baunya dimasyarakat. 2 pasangan calon walikota dan walil walikota yang siap bertarung adalah pasangan bernomor urut (1) Dr. Jefri Riwu Kore dan Dr. Hermanus Man (FIRMANMU) dan pasngan bernomor urut (2) Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus, s.ip. peperangan strategi politik telah nampak dimata masyarakat dari kedua calon demi memenangkan pemilihan walikota kupang pada tanggal yamng dimaksud. Saat ini entah lansung maupun tidak lansung warga kota kupang hidup ditengah perhatian manis dari calon-calon walikota kupang, perhatian yang diberikan kepada masyarakat itu diharapkan mampu bertahan hingga kepercayaan yang diberikan leh masyarakat diberikan kepadanya. Perhatian atas kepedulian itu semua diharapkan tidak hanya ada pada masa pesta demokrasi ini.

Warga masyarakat kota kupang juga harus jeli dalam menentkan paket mana yang dianggap bisa bertanggungjawab dalam memikul kepercayaan masyarakat itu. Suara saat ini sangat menentukan masa depan kota kupang selama 5 tahun mendatang. Masyarakat kota kupang juga diharapkan mampu membedakan politik kepedulian sosial yang akan berujung pada perjuangan nasip rakyat dan politik kepentingan yang akan bermuara hanya pada kekuasaan.

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini