Ada orang mengigau di siang bolong. Katanya, Manggarai Timur (Matim) belum berubah. Igauan ini jadi cerita. Ada orang mulai mengulas balada. Berbagai versi dimunculkan untuk membetulkan igauan itu.
Jelas saja, orang-orang di kampung Kembur, Perang dan Rehes membatah igauan itu. Kata mereka, igauan itu berasal dari orang yang baru datang dari perantuan. Orang itu tidak pernah tahu titik mulai (starting point) pembangunan Manggarai Timur yang luasnya 2.403,79 km persegi.
Sebelum ada kabupaten Manggarai Timur, orang Rehes pernah merasakan sakitnya jalan kaki menuju Borong. Ketika hari pasar tiba (hari Senin dan Selasa), mereka bersusah payah memikul barang dagangan, siri buah misalnya, menuju Borong dengan berjalan kaki. Perjalan itu memakan waktu, memakan alas sendal dan “memakan” tenaga. Jalan berbatu terbentang hingga kampung Peot.
Setelah resmi ada Kabupaten Manggarai Timur (tahun 2007), jalan raya sudah beraspal. Mobil berseliweran di mana-mana. Mobil (bemo atau mobil travel) berhenti langsung di depan pintu rumah penumbang. Bahkan banyak warga dari suku Riwu itu sudah punya kendaraan pribadi. Mobilitas pun kian mudah. Akses semakin cepat.
Konon, orang Rehes kadang susah menerima tamu. Pintu rumah sering tertutup. Hal itu disebabkan karena susah mendapatkan air bersih. Warga mesti berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menimba air sungai Waebobo. Jalan pun harus melalui tebing dan curam. Kini, “sumber su dekat”. Pipa air sudah melewati halaman depan rumah. Air bersih sudah masuk ke setiap rumah.
Hal itu juga terjadi untuk masyarakat Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong. Infrastruktur jalan dan air minum bersih telah dipenuhi oleh pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Manggarai Timur.
Jalan-jalan dan jembatan kabupaten di wilayah Lambaleda raya, Kecamatan Kota Komba, Ranamese, Sambi Rampas, Elar dan Elar Selatan telah dibuka, dibangun dan terus mengalami peningkatan status. Dengan itu, akses menuju kota kabupaten semakin baik.
Dengan adanya dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD, pembangunan jalan-jalan desa pun semakin licin. Ada 176 desa/kelurahan di Manggarai Timur. Pengerjaan lapen nyaris dikerjakan di semua desa itu.Semua itu memudahkan mobilitas masyarakat desa untuk melakukan aktivitasnya. Pengerjaan pun dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan.
Tentu pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik itu bukan supaya masyarakat bisa naik travel dan makan bakso. Tetapi, dengan adanya jalan yang layak, masyarakat bisa melakukan aktvitas ekonomi yang mendatangkan peningkatan pendapatan. Harapannya, akses jalan semakin baik, kehidupan masyarakat semakin sejahtera (secara ekonomi).
Kalau di wilayah utara, jalan antara jembatan Gongger (Reok, Manggarai) hingga Rana Tonjong (Manggarai Timur) sudah hotmix. Jalan itu sudah menjadi jalan strategis nasional. Pembiayaan pembangunannya berasal dari APBN. Itu diusulkan oleh pemerintah Pemda Kabupaten Manggarai Timur diawal kepemimpinan Yosep Tote-Agas Andreas.
Strategi seperti itulah juga untuk lajur jalan pantai selatan Manggarai Timur. Sementara sedang diusulkan menjadi jalan strategis nasional. Masyarakat Manggarai Timur sedang menantikan pengerjaannya. Dibutuhakan dana ratusaan miliar untuk membangun jalan lintas pantai selatan itu. Jika dana itu harus diambil dari APBD Manggarai Timur, maka pemda tidak akan mampu membayar semua gaji pegawai THL dalam dua tahun.
Pada sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 168.485 jiwa. Di tahun 2014, jumlahnya bertambah mencapai 265.547 jiwa. Dengan pertambahan rata-rata 2,01 per tahun, maka jumlah kebutuhan masyarakat Manggarai Timur akan terus bertambah. Tentu kebutuhan berkenaan dengan lapangan pekerjaan, infrastruktur, ruang publik, keterbukaan informasi dan lain sebagainya.
Pemerintah sudah berusaha untuk menggenapi semua itu, tentu saja. Di Manggarai Timur, rata-rata putus sekolah 1 persen (SD) dan SMP 14,98 persen (SMP) (BPS Manggarai Timur, 2014). Itu berarti tingkat partisipasi sekolah belum seratus persen. Karena itu, di setiap desa sudah ada minimal satu Sekolah Dasar dan SMP. Meskipun di beberapa tempat masih ada sekolah satu atap SD dan SMP (Satap), tetapi usaha baik untuk meningkatkan pendidikan di Manggarai Timur.
Dibangun juga Pustu dan Polindes di desa-desa. Ada juga internet masuk desa. Semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (lemper) masyarakat Manggarai Timur. Bahkan karena di beberapa desa masing ada masyarakat miskin, pemerintah pun harus bantu membangun WC/Toilet sehat bagi warga.
Soal pekerjaan, tidak semua orang atau sarjana mesti jadi pegawai. Lahan pertanian wilayah Manggarai Timur masih sangat luas. Semua tidak mesti ditanami padi. Geliat pertanian holtikura masih sangat bisa dikembangkan. Pasar-pasar di Manggarai Timur seharusnya tidak perlu mendatangkan berbagai jenis sayur dari Ngada atau Manggarai. Manggarai Timur masih sangat mampu dan berpotensi untuk stok pangan itu.
Memang dibutuhkan modal dan bimbingan teknis perihal semua itu. Modal utamanya kemauan (willingness). Di Manggarai Timur, lembaga keuangan koperasi sudah menjamur. Bahkan Pemda Manggarai Timur mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi. Jadi, pinjaman modal tidak mesti jadi soal.
Ada juga dinas pertanian dan LSM-LSM yang siap membantu masyarakat. Tetapi jika kemamuan itu tidak ada, peluang lain akan tertutup, selain jadi pegawai. Lowongan jadi PNS masih dimoratorium pemerintah pusat. Kesempatan jadi tenaga THL di Manggarai Timur sudah tertutup (karena nyaris melebihi kuota). Bisa jadi THL di Manggarai Timur, yakni dengan cara Kepala Dinas (Kadis) memecat paksa THL yang sudah ada, lalu menggantikannya dengan anak mantu sang kadis, dan sebagainya.
Tetapi memang, Manggarai Timur masih merangkak. Usianya belum genap sepuluh tahun. Usaha pembangunan masih terus berlangsung. Manggarai Timur tidak bisa dibandingkan dengan Kupang. Borong tidak bisa dibandingkan dengan Ruteng. Penilaian mesti adil. Tuduhan mesti arif. Jangan mengigau di siang bolong. Mimpi pasti ada. Perubahan pasti terjadi. Semua itu butuh waktu dan butuh pemimpin teruji, cerdas dan berpengalaman.
Kadang memang, pembangunan adalah resiko politik. Prioritasnya ditentukan oleh pilihan politik masyarakat. Masyarakat yang tidak memilih kandidat pemenang pemilu, mereka akan menikmati pembangunan diurutan terakhir. Seperti bundu orang Rongga, “payi lau maru, payi zhele, romba” (sore hari di bagian sini, di bagian sana pagi hari). Artinya, sebagian masyarakat sudah menikmati matahari pembangunan, yang lain (yang tidak memilih/tusuk di Pilkada) baru mulai pembangunan.
Yang jelas, pembangunan adalah “keadilan” politik juga. Falsafah Manggarainya, “weri, wua, wali”. Tidak akan ada hak, jika kewajiban (saat Pemilihan) tidak dilakukan. Di banyak wilayah di Manggarai Timur sudah menikmati pembangunan, tentu karena mereka pilih/tusuk yang benar dan tepat saat perburuan pemimpin.
Suatu ketika, tiba-tiba satu kelompok dari masyarakat datang ke rumah seorang tim kerja suatu kandidat. Mereka berasal dari suatu desa di Kota Komba. Mereka meminta baliho sang kandidat sebab di depan rumah tim kerja itu sudah terpasang baliho besar, jelas dan terang. Ketika ditanya apa alasannya, mereka menjawab, karena takut kalau-kalau pembangunan jalan di wilayah mereka tidak dilanjutkan.
Itulah kesadaran politik warga. Dan itulah politik!
Alfred Tuname
Penulis dan Esais
Komentar Anda?
