Home / Polkam / Istana Sibuk Gelar Pertemuan SP3 Riziq Shihab,TPDI : Salah Tingkah

Istana Sibuk Gelar Pertemuan SP3 Riziq Shihab,TPDI : Salah Tingkah

212 Kali dibaca
IMG-20180403-WA0004

Bagikan Halaman ini

Ruteng, penanusantara.com – Rencana pihak Istana menggelar pertemuan membahas soal SP3 Rizieq Shihab, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Istana salah tingkah.

Renacana pertemuan itu disampaikan dalam penjelasan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

“Rapat istana tersebut membicarakan soal SP3 kasus dugaan caht berkonten pornografi (Chat Mesum) yang disangkakan kepada Rizieq Shihab dengan Firza Husein. Agenda itu terlalu dibesar-besarkan sehingga pihak Istana bisa disebut “salah tingkah”, jelas Petrus melalui pesan whatsapp yang diterima Penanusantara.com, Senin 18 Juni 2018.

Istana dinilai salah tingkah kata dia, karena telah mengambil alih fungsi Divisi Humas Mabes Polri untuk menjelaskan SP3 kasus chat mesum yang disangkakan kepada Rizieq Shihab.

Ia menilai Langkah Ali Mochtar Ngabalin menunjukan salah tingkah  antara kewenangan Istana dan Mabes Polri.

Dampak dari pertemuan itu sambung petrus, akan menurunkan wibawa Istana dan Mabes Polri, karena sikap beberapa pejabat penting atau merasa dirinya penting di Istana yang salah kaparah.

“Situasi yang muncul dan terekspose ke media menampakan sebuah kepanikan di Istana terutama reaksi Ali Mochtar Ngabalin dan Menteri Skretaris Negara Pratikno yang disebut-sebut sibuk mengatur pertemuan di Istana untuk mengklarifikasi SP3 ini,” kata petrus kepada penanusantara.com

Dalam kajian Advokat senior itu, Publik dapat menafsirkan bahwa SP3 kasus chat bermuatan pornografi ini dilakukan atas restu Istana dan publik juga bisa  meninali pertemuan itu membahas bagaimana cara mengatur, membungkus agar intervensi pihak Istana bisa ditutup-tutupi. Selain itu kata dia, bagaimana cara menjelaskan SP3 itu kepada publik manakala hal ihwal SP3 ini dipersoalkan.

“Ini menjadi aneh karena Ali Mochtar Ngabalin justru mau menyibukan diri dengan urusan yang bukan menjadi tanggungjawabnya, melainkan menjadi domain Kadiv. Humas Mabes Polri atau Polda,” ungkpnya.

Menurut koordinator TPDI itu bahwa Kasus chat mesum dimaksud bukanlah kasus yang berhubungan dengan persoalan harga diri dan kehormatan negara sebagaimana halnya dengan kasus dugaan Penodaan Lambang Negara yang disangkakan kepada Rizieq Shihab dan telah di SP3 sebulan yang lalu itu.

Petrus mengungkapkan, hal yang sangat logis jika Ali Mochtar Ngabalin gelar rapat di istana dengan agenda SP3 kasus dugaan penodaan lambang negara.

Karena itu, ungkapnya, sikap pihak Istana yang pro-aktif menggelar rapat di Istana menyikapi SP3 kasus Chat Mesum Rizieq Shihab, hal itu menjadi blunder bagi Istana karena publik bisa menilai bahwa SP3 yang diberikan kepada Rizieq Shihab adalah buah dari intervensi Istana demi kepentingan politik dengan mengorbankan rasa keadilan publik.

“Sementara dalam kasus dugaan Penodaan terhadap lambang negara yang disangkakan kepada Rizieq Shihab, Polda Jawa Barat telah mengeluarkan SP3 pada bulan Mei yang lalu. Dalam hal ini pihak Istana tidak memberi respons apa-apa,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kasus dugaan penodaan lambang negara adalah kasus yang menyangkut harga diri bangsa, identitas budaya dan wujud eksistensi bangsa, menyangkut simbol kedaulatan dan kehormatan negara yang sedang diobok-obok oleh kelompok Intoleran.

Kasus itu paparnya, menarik perhatian masyarakat begitu tinggi, tetapi pihak Istana tidak memberi reaksi apapun. Sementara pihak Rizieq Shihab yang menjelaskan kepada publik bawa SP3 itu disertai kritik pedas soal profesionalisme Polda Jawa Barat dan munculnya rumor soal “barter” dengan kasus Puisi Ibu Indonesia yang dipersoalkan alumni 212.

Petrus berkisah hingga saat ini SP3 kasus dugaan poenodaan lambang negara dan pencemaran nama baik” Bung Karno ” tidak pernah ada penjelasan resmi kepada publik, baik mengenai kapan keputusan SP3 itu diambil.

Hal ini tidak ada penjelasan bahkan Ibu Sukmawati Soekarnoputri sebagai Pelapor-pun tidak pernah diberitahu akan ada SP3 terhadap kasus yang menyangkut harga diri dan kehormatan negara itu.

Atas dasar itu, lanjutnya, menjadi aneh kalau dalam SP3 kasus chat mesum, pihak Istana justru sibuk menggelar rapat untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik, sementara pejabat Polri yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik masih saling melempar antara pejabat yang satu dengan yang lain.

Kons Hona, Pito Atu

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini