Keuangan UNIPA Harus Laporkan Kepada Pemkab dan DPRD Sikka

  • Whatsapp
banner 468x60

Ruteng, penanusantara.com – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menegaskan pengelolaan keuangan Universitas Nusa Nipa (UNIPA) harus bertanggungjawab kepada pemerintah dan DPRD Sikka.

Sejak 12 tahun silam kegiatan belajar dan mengajar di UNIPA berjalan. Dikala itu, laporan pertanggungjawaban keuangan UNIPA absen.

Read More

banner 300250

“Tidak pernah melaporkan keuangan kepada Pemkab dan DPRD Sikka selaku pemilik dan pendiri UNIPA. Ini kesalahan yayasan, pembina, pengawas dan pengurus yayasan,” tegas Petrus Salestinus melalui pesan whatsapp yang diterima penanusantara.com Senin, (2/04/2018).

Menurut Petrus, Bupati Ansar Rera dan DPRD Sikka sangat lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Yayasan UNIPA.

Koordinator TPDI itu menilai DPRD Sikka seolah-olah tersandera kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Ia menduga kewenangannya itu tergadaikan akibat kepentingan proyek-proyek yang ikut dikerjakan oleh anggota DPRD setempat. Lanjut Petrus, akibat dana Pokir maka fungsi pengawasan Dewan diabaikan.

“Yayasan UNIPA seolah-olah menjadi milik oknum Pembina dan Pendiri yayasan. Yayasan UNIPA merasa tidak perlu dan tidak harus bertanggung atau mempertanggung jawabkan pengelolaam keuangannya kepada pemda, DPRD dan Masyarakat Sikka.
Hal ini memang model managemen pemerintahan yang sangat buruk di era Ansar Rera,” tuturnya

Advokat Peradi itu mengungkapkan, Bupati Ansar Rera, mantan Bupati Alexander Longginus dan oknum yayasan UNIPA bersekutu dalam satu sikap untuk tidak mau jujur kepada masyarakat Sikka, tidak mau jujur kepada dunia pendidikan tinggi dan tidak mau jujur kepada diri Sendiri.

“Dua belas tahun pengelolaan UNIPA dengan sistim managemen yang diduga bersifat tipu muslihat, kebohongan dan munafik. Pada akhirnya Masyarakat dan Mahasiwa-mahasiwi menjadi korban,” tukasnya.

Ia menambahkan, ratusan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia yang sudah gulung tikar akibat managemen yang munafik, management tipu muslihat dan management bohong .

“Management buruk itu akan berujung dengan sengketa antara yayasan dengan univeristas atau yayasan dengan Pemda selaku pemilik YAYASAN bahkan dengan Pihak Ketiga yaitu Masyarakat,” tutup petrus

Kons Hona, Pito Atu

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *