Home / Daerah / LPMTI Gelar Seminar Sehari Bertajuk Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan

LPMTI Gelar Seminar Sehari Bertajuk Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan

70 Kali dibaca
inbound54334557515582206

Bagikan Halaman ini

Atambua, penanusantara.com – Lembaga Peduli Masyarakat Timor Indonesia (LPMTI) menggelar seminar sehari bertajuk “Upaya menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan RI-RDTL”.

Kegiatan seminar tersebut atas kerjasama LPMTI dengan Kodim 1605/Belu dan berlangsung di Aula Dharma Andika Kodim 1605/Belu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,
Kamis, 28 November 2019.

Narasumber pada kegiatan seminar sehari diantaranya, unsur
Pemerintah Daerah Belu yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Belu Marius F. Loe, Polres Belu yang diwakili oleh Kabag Ops Yance Seran, Kodim Danramil 01/Kota Mayor Yatman, Wadan Satgas Pamtas Kapten Muhamad Riduan, Bea dan Cukai Atambua.

Pada materi yang disampaikan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Belu Marius F. Loe menegaskan soal Empat Pilar Kebangsaan seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD, dan NKRI.

Sementara Kasi Penindakan dan Penyelidikan Bea Cukai Atambua, Maezun Najib menjelaskan soal Tugas dan Fungsi Bea Cukai atambua di Wilayah Perbatasan, dirinya mengaku bahwa pihaknya hanya memiliki jumlah pegawai sebanyak 85 orang sehingga pihaknya tida bisa menjaga perbatasan darat secara mandiri.

“Oleh karena itu kami dalam kesempatan ini kami memohon bantuannya dari Pihak TNI, POLRI, Pemda dan Masyarakat supaya terkait dengan ancaman-ancaman yang disampaikan seperti ancaman Ekonomi bisa kita atasi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai yang diberi nama RCTI yang artinya Revenue Collector, Community Protector, Trade Fasilitator dan Industrial Assistance.

Dikesempatan yang sama, Wadan Satgas Pamtas Kapten Muhamad Riduan menjelaskan bahwa pihaknya bertugas untuk mengamankan perbatasan.

“Apapun yang terjadi di perbatasan seperti gejolak politik, gejolak ekonomi dan lainnya,” paparnya

Ketua LPMI Mariano Parada mengemukakan, daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas karena penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien.

Menurutnya, seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan harus dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya,” kata Parada kepada media ini.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan buku oleh Komunitas Wartawan Pena Batas RI -RDTL, buku diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Pena Batas Yansen kepada empat orang peserta.

Disampaikan Yansen, bagi mereka ini adalah prestasi yang pertama dan ini adalah hasil karya dari kawan-kawan pena batas.

Koordinator Lembaga CIS Timor Atambua Anatu Moreira yang ditemui media ini usai kegiatan menyampaikan, menjaga kedaulatan tidak hanya TNI dan Polri tetapi harus multi stakeholder dengan cara memberikan bimbingan masyarakat dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten dan provinsi.

“Saya sebagai LSM sudah perna melakukan itu tetapi kan kami sendiri, menurut saya kami jalan dari dusun ke dusun mengatakan seperti itu tetapi menurut mereka sesuatu yang keterbatasan ekonomi, sehingga menurut saya ini harus penaganan secara menyeluruh baik swasta maupun pemerintah,” jelas Moreira.

Ade Racel

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini