Betun, penanusantara.com – Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Uarau ( PERMAPPU) Menilai Pemerintah Desa Babulu, Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua kordinator Very manek kepada penanusantara pada Senin,(11/05/2020), menjelaskan bahwa
Pihaknya menilai Pemerintah Desa Babulu tidak becus dalam mengelola dana BLT di Desa Babulu. pasalnya relawan yang melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima dana BLT tidak memperhatikan asas transparansi dan akuntabel hal itu dikarenakan pihaknya menerima laporan dari beberapa masyarakat bahwa ada beberapa aparat desa dan BPD yang diduga menerima dana BLT.
“Ini harusnya tidak boleh dilakukan. kami berharap untuk pemerintah desa mendata masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Very sapaan akrabnya, mendesak kepada pemerintah desa agar membuka data-data masyarakat yang menerima dana BLT tersebut di tempat umum seperti kantor desa agar semua pemangku kepentingan bisa melihat.
“Apabila pemerintah Desa dan Tim relawan tidak membuka data-data tersebut maka kami menduga ada konspirasi antara pemerintah desa bersama oknum-oknum tertentu,” ujar Ketua Ikatan Mahasiswa Malaka ini.
Menurut Veri, Pihaknya selaku Mahasiswa PERMAPPU berharap agar dalam menetapkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor desa agar semua pemangku kepentingan bisa menyaksikan mana yang berhak dan tidak.
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Jumlahnya Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta.
Laporan : Vegal Manek
Komentar Anda?
