Home / Tips & Kesehatan / NTT Tidak Mengalami Bonus Demografi

NTT Tidak Mengalami Bonus Demografi

116 Kali dibaca
WhatsApp Image 2018-08-30 at 12.18.34 PM

Bagikan Halaman ini

Kota Kupang, penanusantara.com –  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018 tidak mengalami Bonus Demografi karena total peserta Keluarga Berencana (KB) yang rendah.

Demikian yang disampaikan Direktur Perencanaan Pengendalian Kependudukan BKKBN NTT Drs. Beni Benu, M.Si pada Rapat Penelahaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat propinsi NTT Tahun 2018 pada Senin, (27/8/2018) di hotel Swiss Bellin Kristal Kota Kupang.

“Salah satu provinsi yang tidak mengalami bonus demografi adalah NTT karena total peserta KB yang rendah,” jelasnya.

Rata-rata kemampuan seorang wanita NTT mempunyai kepemilikan anak 4 orang dan NTT merupakan urutan ke 30 peserta aktif KB dari 34 propinsi.

Menurut Beni rapat dan penyusunan draf indikator RPJMD Kabupaten / Kota perlu dilaksanakan dan yang menjadi eksekutor program adalah pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan pemerintah pusat sebagai fasilitator.

Sementara itu, Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon dalam sambutan mengatakan bahwa kondisi kependudukan saat ini baik kuantitas dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa Indonesia dan NTT maka pemerintah Kabupaten / Kota harus terus meningkatkan dan melaksanakan program KKBPK dengan semangat otonomi daerah.

“Semua yang kita lakukan membuktikan bahwa kita punya komitmen, kepedulian dan spirit yang kuat terhadap isu-isu kependudukan. jika kita tidak mengantisipasi secara dini pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk akan memberikan dampak sosial yang tidak baik,” ujar Robert Simbolon

Ada tiga permasalahan utama kependudukan diantaranya, jumlah dan pertambahan penduduk yang besar, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk yang rendah, persebaran penduduk yang tidak merata.

Hasil yang diharapkan dari rapat penelaahan program KKBPK agar terintegrasinya indikator parameter kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) untuk dimasukkan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten / Kota.

Hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr. Dominikus Mere, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi NTT Prof.Dr.I Gusti Arjana, Anggota DPRD Kabupaten / Kota dari Komisi III, para kepala OPD Kabupaten/Kota se NTT.

Fitri Hidon, Pito Atu

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini