Home / Polkam / Solidaritas Mahasiswa di Kupang Gelar Aksi Dukung Pemogokan Buruh es Krim Aice

Solidaritas Mahasiswa di Kupang Gelar Aksi Dukung Pemogokan Buruh es Krim Aice

842 Kali dibaca
inbound876729484319705194

Bagikan Halaman ini

Kota Kupang, penanusantara.com – PT Alpen Food Industry (AFI) yang merupakan produsen es krim merek AICE melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 620 karyawan. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari karyawan tetap sebanyak 595 orang, karyawan kontrak 22 orang, dan pekerja outsourcing (alih daya) 3 orang.

Akibat melakukan PKH sepihak, Dukung pemogokan buru eskrim Aice juga datang dari Aksi Solidaritas Mahasiswa di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka pemogokan Nasional melolak OMNIBUS LAW.

Aksi Solidaritas berlangsung di depan Pusat Pembelanjaan Mall Ramayana, Jalan W.J Lalamemtik Oepoi, Kota Kupang pada Sabtu, (07/03/2020).

Salah satu peserta aksi Aristo Ninu dalam orasinya mengatakan bahaa banyak persoalan yang menimpa para buru es krim aice PT AFI.

“Yang dimana para buru tidak di pekerjakan secara manusiawi, seperti buruh hamil di pekerjakan sift malam hingga mengalami keguguran, upah murah, jam kerja melebihi, tidak ada jaminan kesehatan, cuti haid di batasi/tidak di jalankan dan selalu mengalami diskriminasi bahkan berhujung pada PHK sepihak,” jelasnya.

Melihat persoalan ini, menurut Aristo Ninu, ini tentu sangat bertentangan dengan uu no 23 tahun 2003 dan tidak menutup kemungkinan bahwa di NTT juga masih banyak persoalan buruh yang memperoleh upah murah.

Baginya, persoalan-persoalan ini harusnya menjadi tanggung jawab negara baik persoalan nasional maupun kedaerahan yang berkaitan dengan buruh namun faktanya adalah negara kemudian lebih prioritas berkoorporasi dengan para pemodal (pemilik perusahaan) dan mengambaikan hak-hak buru.

Melihat sikap PT. AFI yang tidak patuh hukum
para buru dan mahasiswa melakukan aksi pemogokan buruh dan mendesak PT AFI dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Pekerjakan Buruh hamil di siang hari, jangan dipekerjakan malam hari, beban kerja beratnya dikurangi, dan lakukan pemeriksaan atas banyaknya yang keguguran

2. Cuti haid jangan dipersulit dan tanpa syarat!

3. Permudah pengobatan dan rujukan Faskes BPJS, jangan ada penolakan dalam memberikan rujukan, dan bebaskan buruh untuk memilih jalan pengobatannya tanpa sanksi yang merugikan!

4. Batalkan Skorsing dan PHK sewenang-wenang!

5. Batalkan Surat Peringatan (SP) sewenang-wenang!

6. Cabut pasal-pasal Peraturan Perusahaan (PP) yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Buat Perjanjian Kerja Bersama!

7. Batalkan mutasi dan demosi sewenang-wenang!

8. Hentikan Perlakuan atasan yang tidak manusiawi!

9. Lindungi masyarakat/konsumen dari produk yang tidak sehat, karena diduga produksi tercemar microba dan tetap dijual!

10. Angkat Buruh kontrak yang dilanggar hak hukumnya menjadi buruh tetap, pekerjakan kembali mereka yang di-PHK!

11. Hentikan diskriminasi dan pemberangusan serikat!

12. Bayarkan bonus sesuai ketentuan yang disepakati bersama, dan jangan menipu dengan memberikan Cheque kosong dan cheque tidak aktif!

13. Naikkan upah sesuai ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan kesepakatan dengan memenuhi unsur selisih UMK/UMSK, Golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi dan tunjangan keluarga!

14. Tentukan Struktur dan Skala Upah dengan terlebih dahulu menyepakati upah pokok bersama buruh/serikat, jangan ditentukan sepihak!

15. Pecat Mediator Disnaker yang tidak netral!

16. Tindak Polisi yang diduga tidak netral dan diduga melanggar PROTAP!

17. Tindak tentara masuk pabrik yang diduga melanggar PROTAP!

18. Tindak Manajemen yang diduga menghalangi dan menghambat pemogokan; dan diduga melakukan tindakan balasan atas pemogokan!

19. Perbaiki dan pebaharui peralatan-peralatan dan sarana-sarana kerja di bagian-bagian tertentu yang masih manual (tradisional) sehingga beban kerja menjadi tidak berat dan tidak mengakibatkan hernia!

20. Pemerintah harus melakukan Investigasi atas dugaan terjadinya pencemaran lingkungan dari pembuangan pembersihan amoniak dan diduga masih ada kebocoran amoniak!

21. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan K3 secara benar, karena K3 belum diperiksa dengan benar dan baik.

22. Hentikan target yang sewenang-wenang, perusahaan harus mebuat target sesuai standar K3 yang berlaku!

Pantauan media ini saat Aksi berlangsung, aktifias lalu lintas berjalan normal.

Vegal

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini