7 Oknum Pejabat Pemkab Belu Diduga Buat Surat Palsu Berujung Pemecatan Joni Martins dari ASN

  • Whatsapp
Ilustrasi
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Sebanyak tujuh orang oknum pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Belu diduga menerbitkan surat palsu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jony Antonio Martins yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap dirinya.

Akibat surat itu kini Jony Antonio Martins dipecat sebagai PNS di lingkup Pemkab Belu oleh Bupati Belu Taolin Agustinus.

Read More

banner 300250

Kepada ketujuh orang itu, Jony Antonio Martins resmi mengadukan soal penerbitan surat palsu kepada Polres Belu, Selasa (1/11/2022) siang kemarin.

Dikemukakan Kuasa Hukum Jony Antonio Martins, Helio Caetano Moniz bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, bertempat di Kantor Bupati Belu, terlapor atas nama Rosalia Yeani E. R. Lalo selaku Kepala Bagian Hukum setda belu telah membuat surat yang isinya palsu, selanjutnya bersama-sama dengan terlapor lainya, sekda belu Johanes Andes Prihatin, Plt. Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok,
Plt. Asisten Administrasi Fransiskus X. Asten, Plt. Inspektur Nunik WidiWahyuni, Imelda H. Lotuk selaku
Kepala BPKAD, Plt dan Kepala Kesbangpol Belu lCh. Karmel Betang.

Kemudian ketujuh terlapor tersebut diduga menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Pelapor.

Selanjutnya dikatakan Helio Caetano Moniz, bahwa surat dengan Nomor: 14/ HK/ 2022, Tanggal 14 Januari 2022, diterbitkan dalam rangka Membentuk Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor sesuai dengan laporan yang disampaikan Emiliana Habu Leto (Istri pelapor) kepada Komisi ASN tertanggal 21 Februari 2022, dan Rekomendasi dari KASN tertanggal 1 Juli 2022.

Dasar penerbitan Surat pembentukan Majelis Kode Etik tersebut adalah Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP no 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pada pasal 37 ayat 2 “Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat”, dan Pasal 38 ayat 6 berbunyi “Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan”.

Menurut Moniz, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) dan pasal 38 ayat (6) Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tersebut seharusnya Tim Kode Etik dibentuk setelah adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin atau setelah adanya Rekomendasi KASN yang memuat jenis pelanggaran berat tersebut, namun faktanya Tim Majelis Kode Etik telah dibentuk sebelum adanya surat Rekomendasi KASN seolah-olah para Terlapor sudah mengetahui akan terjadi laporan terhadap Pelapor kepada KASN dan sudah mengetahui akan adanya Rekomendasi KASN untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Pelapor.

Selain itu bahwa dengan adanya fakta pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa Pelapor tertanggal 14 Januari 2022, laporan pelanggaran kode etik ASN kepada Komisi ASN tertanggal 21 Februari 2022 dan rekomendasi dari KASN sendiri baru terbit tanggal 1 Juli 2022, maka surat dengan Nomor : 14/HK/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dipakai untuk memeriksa Pelapor patut dapat diduga adalah surat palsu.

Ditambahkan Ia, dengan adanya keadaan sebagaimana poin-poin yang disampaikan diduga ketujuh terlapor telah mempunyai rencana atau niat jahat terhadap kliennya, untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya.

Terpisah, Sekda Belu Johanes Andes Prihatin, Rosalia Yeani E. R. Lalo selaku Kepala Bagian Hukum setda belu dan Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok yang dikonfirmasi media ini tidak merespon.

Rosalia Yeani E. R. Lalo selaku Kepala Bagian Hukum setda belu hanya membaca pesan whatsapp yang dikirim media ini, Rabu (2/2/2022)

Selain itu pada waktu yang hampir bersamaan, Kepala Inspektorat Nunik WidiWahyuni yang dikonfirmasi juga hanya membaca pesan whatsapp yang dikirim media ini. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *