Atambua, penanusantara.com – Lahan pertanian di Kabupaten Belu yang tersebar di 12 kecamatan tercatat seluas 18.317 hektar (luas tanam). Data ini bersumber dari Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Belu Tahun 2014 (belukab.goid).
Rincian lahan pertanian tersebut antara lain, Jagung 8.133 hektar, Padi 5.280 hektar (padi ladang 21 hektar), Ubi Kayu 3.564 hektar, Ubi Jalar 181 hektar, Kacang Tanah 492 hektar dan kacang hijau 667 hektar.
Adapun produktivitasnya kwintal/hektare (kw/ha) antara lain, jagung 25, padi 63, ubi kayu 22, ubi jalar 21, kacang tanah 14, kacang hijau 5.
Sementara itu, Berdasarkan data statistik Pemkab Belu tahun 2017 luas lahan tidur sebesar 45 persen dari luas wilayah Kabupaten Belu 1.284,94 kilometer persegi (Km2).
Untuk luas panen padi sawah 5.965 hektare dengan produksi 21.729 ton, produktivitas 36 kw/ha. Luas panen jagung 14.853 hektare, produksi 39.651 ton, produktivitas 27 kw/ha.
Mencermati data luas lahan pertanian serta produktivitasnya maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu di bawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, J. T Ose Luan akan mengembangkan sektor pertanian dengan sistem pengelolaan lahan pertaniannya berbasis teknologi.
Pengolahan lahan pertanian gunakan teknologi pertanian tepat guna di tengah pendemi Covid-19 sesuai arahan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam rapat bersama Gubernur NTT, Bupati Belu dan Kepala Dinas TPHP Belu melalui Video Virtual teleconference tentang Gerakan Percepatan Tanam bertempat lantai II Bupati Belu Selasa, (12/5/2020) lalu.
Kegiatan Gerakan percepatan tanam telah disusun dan disebarkan dalam bentuk panduan percepatan tanam dengan strategi menggerakan seluruh sarana produksi alat musim pertanian pada wilayah-wilayah kawasan anggaran, kawasan utama maupun kawasan pertimbangan dengan memperhatikan kondisi agrosistem dan memantau secara rutin kondisi iklim dari data BMKG untuk melakukan percepatan tanam.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya mengatakan bahwa persiapan pangan kita adalah bagian dari solusi Covid-19 yang ada dan untuk Negara Indonesia yang luas ini kita harus dihadapkan dengan upaya yang lebih keras, lebih terpadu, dan lebih bergotong royong dengan semua pihak, agar ketersediaan makanan untuk rakyat harus bisa kita lakukan lebih baik.
Terkait itu, dirinya mengajak para Gubernur dan Bupati untuk bahu membahu agar semua aspek pertanian bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap dalam menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun ini, kita semua dapat mempersiapkan pangan kita baik padi maupun jagung dan lainnya. Karena selain Covid-19 dan dengan segala dampaknya yang mengglobal tidak ada dunia dan akselerasi dunia yang tidak terimbas dengan Covid-19 tersebut,” ujarnya.
Menteri Pertanian, Yasin juga menuturkan bahwa, kita juga akan menghadapi musim kekeringan serta kemarau yang panjang sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan rekomendasi dari BMKG. WHO memberikan penggambaran bahwa sesudah Covid-19 di dunia ini akan hadir krisis pangan dunia.
“Kepada para Gubernur dan Bupati saya harapkan untuk supaya sempat menyiapkan lahan-lahan yang ada, dan yang sudah melakukan panen untuk segera mempersiapkan tanam kembali, jangan lagi menunggu. Sehingga bisa mengejar hujan yang tersisa di bulan Mei dan Juni ini,” ungkap dia.
Lanjut Yasin, apabila persiapan lahan itu sudah dilakukan maka langkah selanjutnya percepat momentum penyaluran segala sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk mendukung, atau penyaluran saprodi yang intinya ada bibit, pupuk dan obat-obatan segera dipersiapkan dan diharapkan kerjasama yang intens dari semua.
Gubernur NTT Victor B. Laiskodat menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membantu selama ini. Saat ini Provinsi NTT telah menyiapkan lahan untuk ditanam kembali, namun seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi NTT ini terdapat banyak sekali tanah atau lahan yang berbatu.
“Sehingga sangat di harapkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat-alat berat seperti traktor 50 unit, excavator 50 unit, benih jagung 80 ton untuk tahun ini,” pinta Laiskodat.
Menurut Bupati Belu Willybrodus Lay, di Kabupaten Belu saat ini juga mengalami kekeringan, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Belu sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pembangunan embung, benih jagung, kacang, pengadaan pupuk dan obat-obatan pembasmi hama.
PERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN MOTAAIN
Bupati Belu, Willybrodus Lay mengikuti Rapat melalui Video Conference (vidcon) yang digelar Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Rabu (20/5/2020).
Vidcon yang dikuti dari ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Belu ini dengan agenda untuk membahas dan menginventarisir kebutuhan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Motaain (di sekitar PLBN Motaain).
Terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara Motaain telah dibentuk Kelompok Kerja Kawasan Perbatasan melalui Surat Keputusan Kepala BNPP Nomor 88.00-208 tentang Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Motaain.
Penjabaran tugas – tugas tim percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Negara Motaain yakni menginventarisir data produk barang / jasa yang dibutuhkan Negara tetangga Timor Leste maupun data produk barang / jasa yang dibutuhkan masyarakat di kawasan Motaain serta menginventarisir data produk barang / jasa yang dibutuhkan pasar negara tetangga Timor Leste dan pasar di kawasan ekonomi motaain yang tidak dapat diproduksi di kawasan ekonomi tersebut, menginventarisir masalah yang dihadapi yang perlu dilakukan perbaikan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, H. Boytenjuri, Ces melalui vidcon mengatakan untuk menginventarisir aktifitas perekonomian antar negara yang ada dikawasan perbatasan Motaain, kondisi, kendala serta rencana pengembangan yang dibutuhkan, maka dilakukan rapat tindaklanjut untuk membahas berbagai hal sehingga mendapatkan masukan-masukan maupun hal-hal yang dibutuhkan khususnya untuk pembangunan ekonomi di kawsan PLBN Motaain.
Data-data yang telah dibahas bersama ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penyiapan penyusunan Perpres kesepakatan pembangunan perekonomian di kawasan PLBN Motaain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan yang menjadi beranda depan Indonesia serta dapat meningkatkan kegiatan ekspor ke negara tetangga.
Hal-hal lain yang juga dibahas terkait Peningkatan Pertanian di daerah perbatasan seperti pengembangan peternakan, pengembangan Wisata, serta perindustrian dan perdagangan yang ada di daerah perbatasan yakni PLBN Motaain demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan RI-RDTL.
Bupati Belu, Willybrodus Lay menyambut baik rencana Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan RI-RDTL.
Pemerintah Kabupaten Belu akan mengoptimalkan potensi yang ada seperti penyiapan lahan, pengembangan ekonomi kreatif seperti meubelair maupun peningkatan peternakan ayam pedaging yang siap diekspor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan negara. (Advertorial Pemkab Belu)
