Ahli Waris Dukung Gedung Galeri Tenun Ikat yang Dibangun, Hanya Butuh Etikat Baik Pemda Belu

  • Whatsapp
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Para Ahli Waris dari Zakarias Maukura mengungkapkan bahwa mereka menghargai dan menghormati Gedung Galeri Tenun Ikat Dekranasda Belu yang telah dibangun.

Hal itu disampaikan salah satu Ahli Waris Maria Bui yang merupakan Cucu dari Zakarias Maukura kepada media ini, Selasa (6/12/2022) kemarin bahwa sebagai ahli waris pihaknya sudah memiliki etika baik.

Etikat baik yang disampaikan Maria Bui menyangkut pembangunan pemerintah sudah ada di dalam tanah bersengketa, pihaknya sangat menghargai dan mendukung, hanya pihaknya menunggu etikat baik pemerintah saat ini.

Dikatakan Maria bahwa proses hukum sedang berjalan, meskipun demikian jikalau pemerintah memiliki etika baik kepada ahli waris, maka perlu berbicara dengan baik.

“Kalau memang proses hukum tetap berjalan, kalau pemerintah punya etika baik kepada ahli waris kita bicara dengan baik bahwa menguatkan ahli waris kami mendukung tetapi dengan catatan MoU kerjasama dengan ahli waris dengan sistim seperti apa kita bangun bersama,” katanya.

Sementara itu, pada Rabu (7/12/2022) siang, puluhan ahli waris mendatangi kantor DPRD Belu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah karena masih beraktifitas di lahan sengketa sesuai putusan pengadilan.

Kedatangan para ahli waris diterima oleh Wakil Ketua 2 DPRD Belu Cyprianus Temu bersama anggota DPRD lainya.

Dalam pertemuan tersebut para ahli waris mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap pemerintah dengan alasan telah ditipu oleh pemerintah dalam putusan sengketa tanah tersebut.

Kuasa hukum ahli waris Yosep P. N Taone, SH. menyampaikan kepada Wakil Ketua 2 Cyprianus Temu bersama anggota lainnya Pemerintah tidak konsisten terhadap putusan perkara tersebut.

“Saya mewakili para ahli waris sangat kecewa terhadap pemerintah karena tidak pernah ada titik dalam penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut,” kata Yosep.

Selain itu dijelaskan bahwa kasus tersebut tengah berlangsung di pengadilan dan kini melaju ke Mahkamah Agung (MA).

Pihaknya menilai jika Pemerintah Dareh mengabaikan surat dari Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat.

Menurut Yosep kepada Wakil Ketua 2 DPRD Belu Cyprianus Temu mengatakan jika tanah tersebut sudah disidang dalam pengadilan Negeri Atambua dan Provinsi namun hasilnya masih NO.

“Maka dari hasil pengadilan pak Gubernur memberikan surat untuk Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan uang sirih pinang, sebelumnya para ahli waris menolak karena dihitung per meter 80 ribu total 16 miliar namun karena ahli waris menolak tidak usah sebesar itu kami hanya minta itikat baik dari Pemerintah Daerah untuk merembuk bersama dan cukup uang sirih pinang saja,” kata Yosep dalam ruangan Wakil Ketua 2 DPRD Belu.

Sebelum dilakukan penyegelan pada Selasa (6/12/2022) kemarin telah terjadi penyegelan beberapa kali namun pemerintah daerah tidak mengindahkan permintaan tersebut dan aktivitas masih dilakukan sedangkan status tanah jelas dari pengadilan berstatus sengketa.

“Seharusnya pihak pemerintah daerah tau dengan keadaan tersebut dan tidak membuat para ahli waris makin kecewa, apa salahnya jika datang duduk berembuk sesuai surat dari pak Gubernur agar tidak terjadi lagi penyegelan atau aksi dan lain sebagainya,” ucapnya.

Kesempatan yang sama, Maria Bui yang merupakan salah satu ahli waris menyampaikan jika proses hukum masih berjalan sehingga meminta anggota DPRD Belu untuk menyampaikan kepada pemerintah agar menghentikan aktivitas.

“Kami mempunyai sertifikat hak milik sedangkan Pemerintah daerah memiliki sertifikat hak pakai dan provinsi memiliki GS, dan juga lahan kami dibuat untuk bahan politik saat berkampanye saat itu dengan janji membebaskan lahan,” kata Maria Bui.

Berbeda, Kabag Hukum Setda Belu Delviana R. Beni menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memenangkan perkara tersebut sehingga tidak ada masalah.

“Dalam putusan pemerintah menang, banding pun demikian pemerintah menang. kami akan sampaikan kepada atasan kami pak Bupati, dan sampai saat ini juga kami belum menerima surat dari pak Gubernur tersebut,” ungkap Delviana R Beni.

Menaggapi hal yang disampaikan Kabag Hukum Setda Belu Delviana R. Beni terkait belum menerimanya surat Gubernur NTT itu, kuasa hukum ahli waris Yosep mengaku jika telah memberikan surat Gubernur NTT tersebut kepada Kabag Hukum yang lama sebelum diganti saat ini.

Wakil Ketua 2 DPRD Belu Cyprianus Temu dalam pertemuan itu menyampaikan secara tegas bahwa tidak boleh bermain-main dengan masyarakat.

“Tolong dicermati baik-baik jika di MA nanti ahli waris menang akan sangat disayangkan dengan gedung-gedung yang ada pasti rata semua, sebaliknya pemerintah menang pun kembali kepada masyarakat nya seperti apa. dan saya ingatkan bupati boleh kalah tetapi gubernur jangan! Kenapa jangan ini pimpinan tertinggi kita jadi ini Kabag tolong sampaikan apa yang sudah di surati gubernur jangan main-main,” tegas Cypri Temu.

Cypri Temu berharap agar pemerintah jeli dengan perkara tersebut dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan baru. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *