Boko Sebut Mutasi Sekwan DPRD Malaka Sesuai Mekanisme dan Ketentuan

  • Whatsapp
ilustrasi
banner 468x60

Betun, penanusantara.com – Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malaka Yanuarius Boko megatakan, Mutasi pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka sudah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ditegaskan Boko, dalam menilai mutasi pejabat jangan melihat undang undang dengan kacamata kuda saja namun harus melihat juga undang undang lainnya.

Read More

banner 300250

“Mutasi ASN sudah sesuai dengan aturan dan merupakan bagian dari proses pengembangan karir ASN,” ujarnya Sabtu, (15/1/2022).

“Mungkin dari DPRD melihat pada sudut pandang yang berbeda, untuk diketahui apakah Sekwan itu masuk pada kategori perangkat daerah ataukah masuk pada kategori ASN. Kalau perangkat daerah itu menggunakan UU 23 2014 sedangkan melihat pada ASN maka kami menggunakan UU nomor 5 dan PP 17,” sambung Boko

Untuk itu, menurutnya Mutasi yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan sebenarnya UU 23 atas persetujuan DPRD sedangkan UU nomor 5 dan PP 17 itu dikonsultasikan pimpinan DPRD dan itu sudah dilakukan.

“Itu Bupati Malaka silahkan konfirmasi ke pimpinanan DPRD Malaka,” tegasnya lagi.

Yan Boko juga menambahkan proses mutasi itu ada sisi positif, karena merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mutasi ASN pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengembangan karir dan pembinaan ASN. Itu ada dalam UU ASN dan Bupati sebagai PPK memiliki kewewenangan mengangkat dan memberhentikan ASN.

“Jangan lihat UU 23 saja coba baca juga UU yang lain, oleh karena itu UU yang dipakai adalah UU nomor 5 tentang ASN. Karena kami pakai UU nomor 5 dan PP 17 makanya lihat UU jangan pakai kacamata kuda lihat juga UU lain,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa yang bukan ASN jangan berkomentar mengatasnamakan ASN seolah-olah ASN itu dirugikan. Buktinya Setelah dilantik tidak ada ASN yang komentar dengan nada miring terkait mutasi diri mereka. itu tandanya semuanya baik-baik saja.

Waktu yang berbeda Hendrikus Fahik Taek, selakuWakil Ketua II DPRD Malaka ketika dikonfirmasi melalui telefon seluler Minggu, (16/01/22) dirinya mengakui bahwa terkait mutasi sekwan pemerintah sudah konsultasi, dan konsultasi bisa tulis dan juga bisa secara lisan dengan pimpinan DPRD terutama dirinya sebagai Wakil Ketua II DPRD.

“Karena saya juga bagian dari pimpinan DPRD juga dan pemerintah sudah konsultasi apalagi saya sebagai mantan ketua tim dan saya juga bagian dari unsur pimpinan,” ucapnya.

Bahkan yang berkonsultasi itu Bupati Simon Nahak  dan juga wakil Bupati Louise Lucky Taolin  dan ingat prinsip pimpinan DPRD itu kolektif kolegial. (Ds/red)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *