Catatan Redaksi : Mengukur Kemanusiaan Bupati Agus Taolin dalam Program Berobat Gratis

  • Whatsapp
Yoseph Pito Atu (kanan bawah), latar belakang Pencanangan Program Kesehatan Gratis oleh Pemkab Belu
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Bupati Belu, Agus Taolin sejak awal massa kampanye getol mempromosikan program berobat gratis. Hanya dengan KTP, warga Belu yang sakit bisa berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Bayangkan hanya dengan KTP. Meski dirasa program yang tak masuk akal oleh lawan politik pada masa kampanye kali lalu, rupanya, semakin ke sini program itu kian ada terangnya. Tak peduli ocehan, apalagi cibiran. Bupati Agus Taolin paham betul kerinduan masyarakat yang tak mampu ke rumah sakit jika sakit karena terkendala dana. Maka, program tersebut membuat dirinya menang melawan incumbent pada pilkada kali lalu, meski secara ilmiah belum bisa dibuktikan.

Sebetulnya, program pengobatan gratis sejak nasional sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Namun, secara teknis pada level nasional pengobatan gratis  ada dalam bentuk Kartu Indoensia Sehat. Sebenarnya bukan gratis hanya metode pembayarannya berdasarkan kalsifikasi kelas. Masyarakat juga dibebankan dengan iuran setiap bulan.

Read More

banner 300250

Berdasarkan hasil survei Alvara Research Center berjudul “Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal” yang dirilis pekan lalu, disebutkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah. Program ini mendapat skor 68%, disusul oleh program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur. Hasil survei tersebut menyatakan program KIS menjadi program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta  yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82% dari total penduduk Indonesia per 10 Januari 2019.

Kembali ke Belu, Informasi yang diperoleh masih ada yang menolak program yang dicanangkan oleh Bupati Agus Taolin itu.

Bak gayung bersambut, program yang awalnya dikritisi ini rupanya disambut baik oleh sebagian besar masyarakat Belu. Apalagi, masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.

Klara Lawa misalnya, Warga Belu ini mengaku sangat senang dengan adanya program pengobatan gratis. Artinya, mulai tanggal 1 Agustus 2021 mendatang, mereka tidak perlu lagi takut untuk berobat ke rumah sakit atau risau terhadap biaya rumah sakit.

“Kami sangat senang dengan program ini. Dan Bapak Bupati sudah jelaskan tadi bahwa ini berlaku untuk semua Warga Belu. Kami takut jangan sampai nanti pelayanan medisnya kurang bagus. Apa lagi tanpa administrasi. kami harap, bapak dan ibu DPRD bisa kontrol ini,” katanya memberi pujian sekaligus ketakutan.

Selain Klara, Agusta Martins juga mengungkapkan kegembiraannnya akan adanya program pengobatan gratis ini.

“Kami senang, kami berterima kasih. Janji pengobatan gratis bisa terlaksana. Ini sangat membantu kami masyarakat kecil,” kata dia dilansir dari timordailynews.com.

Bupati Belu, Agus Taolin pada Senin 26 Juli lalu,  saat akan menyerahkan replika KTP kepada perwakilan warga di Puskesmas Haliwen, berpesan agar KTP dijaga secara baik. Sedangkan bagi yang belum punya KTP atau belum berusia 18 tahun, bisa membawa kartu keluarga karena ada nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu keluarga tersebut.

“Pegang baik-baik KTP. Kalau belum ada KTP, bawa kartu keluarga bagi yang belum ada KTP karena ada NIK di sana. Kalau belum ada, bisa bawa surat dari kepala desa,”  katanya.

Bupati Agus dengan tegas mengatakan bahwa sebetulnya program pengobatan gratis itu adalah bukti cinta kepada masyarakat Belu.

Dalam siaran pers Pemkab Belu soal Program Berobat Gratis tersebut, disebutkan bahwa, demi mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif sesuai dengan Visi Bupati dan wakil Bupati Belu dimana salah satu program unggulannya adalah berobat gratis menggunakan KTP Belu bagi masyarakat Kabupaten Belu, maka terhitung  di hari kerja ke 90 pada tanggal 26 Juli 2021 hari ini, dilakukan pencanangan pengobatan gratis menggunakan KTP bagi masyarakat Kabupaten Belu.

Situasi pandemi saat ini, mengakibatkan masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan secara ekonomi untuk mengakses kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya di bidang kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya mencari solusi membantu masyarakat agar bisa keluar dari persoalan ekonomi dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, masyarakat Belu mulai tanggal 1 AGUSTUS 2021, bisa berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP Belu, atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) Kabupaten Belu yang ada pada Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan bagi yang belum memiliki KTP atau NIK khususnya dalam hal ini bagi bayi baru lahir dapat menggunakan Surat Keterangan Lahir dari RS maupun Puskesmas.

Langkah Pemerintah ini diambil setelah melalui berbagai analisa baik secara regulasi dan perhitungan yang teliti. Adapun regulasi yang mendasari hal  ini diantaranya adalah UU No 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial, UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 24 th 2011 tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah dan regulasi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan MoU bersama BPJS Kesehatan untuk mengatur teknis pelaksanaan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi warga Belu. Fasilitas  pelayanan kesehatan (Fasyankes)  yang bisa melayani pengobatan gratis di Kabupaten Belu sejumlah 25 Fasyankes yaitu 17 Puskesmas,  1 RSUD, 3 Rumah Sakit Swasta (RS Sito Husada, RS Marianum Halilulik dan RST Wirasakti), 4 Klinik swasta ( Klinik St. Rafael Lahurus, Klinik St. Agustinus Fatubenao, Klinik Christorei Lolowa, Klinik Polres Belu) dan seluruh Fasyankes Rujukan di luar Kabupaten Belu sesuai dengan indikasi dan tujuan rujukan. Alur pelayanan kesehatan wajib melalui skema rujukan yang harus dimulai dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), apabila berdasarkan indikasi medis harus dirujuk ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) maka akan diberikan rujukan ke FKRTL dan berhak mendapat pelayanan rawat inap KELAS III. Kecuali pada kasus gawat darurat, maka masyarakat bisa langsung berobat ke UGD FKTP maupun FKRTL tanpa harus membawa rujukan.

Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kesiapan Fasyankes baik dari segi pelayanan maupun sistim. Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan demi  memberikan pelayanan yang optimal dan bermutu  kepada masyarakat.

“Masyarakat  Belu yang mau berobat, tidak perlu membawa SKTM atau surat keterangan lainnya. Cukup dengan identitas, yaitu KTP/NIK pada KK/Surat keterangan lahir bagi bayi baru lahir. Untuk memastikan jalannya  pengobatan gratis, Pemerintah telah dan akan secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan  melakukan upaya perbaikan. Pemerintah Belu menyiapkan layanan pengaduan dan  akan menyiapkan layanan Call Center khusus pengaduan program pengobatan gratis. Call center disiapkan untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kendala ketika menggunakan layanan kesehatan gratis ini,” kata Pemkab dalam rilis tersebut.

Timang-timang Kemanusiaan

Lain Jokowi lain Agus Taolin. Lain skop nasional lain juga level kabupaten. Sejak jauh-jaih hari,  bisik-bisik program berobat gartis oleh Bupati Agus Taolin, menuai kritik dan penolakan. Bagi lawan politik program itu dirasa mustahil. Bagi dokter Agus Taolin dengan latar belakang sebagai ahli penyakit dalam, kesehatan adalah utama. Karena kesehatan adalah soal utama dan kemanusiaan, maka, berobat gratis adalah jurus untuk menyembuhkan dahaga kemiskinan sekaligus masalah kesehatan. Rakyat boleh saja mengelu-elukan program yang humanis itu. Disi lain, ketersediaan sumber daya manusia dan sistem kerja dalam bidang kesehatan harus betul-betul diperbaiki secara total. Catatan pentingnya adalah, menjawab kekwatiran masyarakat, apakah betul masyarakat yang berobat gratis menggunakan KTP akan diprioritaskan ketimbang pasien lain yang beribat dengan melakukan pembayaran langsung. Hal itu penting, karena, program boleh saja semanis ungkapan, tapi tidak dengan fakta di lapangan. Yang perlu dilakukan adalah mengontrol program ini agar tetpat sasaran dan tidak melenceng dari misi kemanusiaan yang melekat didalamnya. Kekwatiran lainya adalah soal klasifikasi penyakit yang akan dimasukan ke dalam kategori program gratis, ketersediaan obat dan fasilitas di setiap rumah sakit yang ada di Kabyupaten Atambua. Selain itu dari sisi pembiayaan, pekerjaan rumah terbesar sang Bupati adalah melakuka pos anggran untuk setiam kalim rumah sakit bagi masyarakat yang sudah berobat gratis. Jangan sampai, rumah sakit juga tak mau buntung, malah memainkan data pasien dan jumlah anggaran yang diklaim ke pemerintah setiap tahun anggaran.

Terakhir, program berobat gratis akan diuji ketika masyakat Belu merasa bahwa pemerintah betul ada dan menyapa setiap kaum miskin yang ingin medapatkan perlakuan yang sama dari pelayanan rumah sakit. Semoga.

Oleh : Yoseph Pito Atu, S.Sos
Pimpinan Redaksi

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *