Darius Ingatkan Bupati Belu soal Kesehatan Gratis

  • Whatsapp
Kepala Ombudsman RI Perwakilan propinsi NTT, Darius Beda Daton, SH pada Senin (21/6), saat menerima kunjungan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin
banner 468x60

Kupang, penanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Belu akan segera luncurkan program pengobatan gratis bagi masyarakat Belu. Bila tidak aral dan rintangan, program prioritas Bupati dr. Agus Taolin, Sp. PD dan Wakil Bupati Drs. Aloysius Haleserens MM ini diluncurkan Agustus 2021.

Saat ini pemerintah genjot menyelesaikan dokumen RPJMD sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Read More

banner 300250

Kepala Ombudsman RI Perwakilan propinsi NTT, Darius Beda Daton, SH pada Senin (21/6), saat menerima kunjungan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin di ruang kerja sudah mengingatkan Bupati Belu tentang Program Kesehatan Gratis.

Dikatakan Darius dalam melalui sambungan telepon, Selasa, 22 Juni 2021 malam bahwa skema jaminan kesehatan tetap harus terintegrasi ke BPJS kesehatan sebagaimana amanat UU Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurutnya, Ia sudah berdiskusi banyak bersama Bupati Belu terkait rencana Bupati Belu mencover biaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Belu yang kurang mampu melalui APBD.

Tentu saja ini hal baik karena kesehatan adalah hak dasar warga dan pelayanan wajib pemerintah. UU mengamanatkan 10 persen APBD untuk biaya kesehatan.

Meski demikian ia memberi beberapa masukan kepada Bupati Belu untuk perbaikan program tersebut antara lain skema jaminan kesehatan tetap harus terintegrasi ke BPJS kesehatan sebagaimana amanat UU Jaminan Kesehatan Nasional.

“Rencana dia (Bupati Belu red.) untuk membiaya seluruh masyarakat belu yang tidak mampu untuk jaminan kesehatan hanya dengan EKTP, sekarang ini tidak boleh ada lagi Program Jamkesda sebagaimana seperti sebelum – sebelumnya ada program Bupati, sekarang ini karena sudah ada BPJS Kesehatan, amanat UU Jaminan Kesehatan Nasional bahwa seluruh ansuransi daerah itu wajib dintegrasi ke BPJS Kesehatan, supaya kita jangan melanggar UU dan pak bupati sepakat dan sudah diskusi dengan BPJS pusat dan sepakat,” kata Darius.

Selain itu juga, sarana prasarana fasilitas kesehatan mulai dari FKTP hingga FKTL harus terus dibenahi agar memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama jumlah dan kualifikasi dokter serta tenaga kesehatan lain.

“Fasilitas rumah sakit juga harus memadai, tenaga dokternya, tenaga kesehatan dan seterusnya sehingga masyarakat belu juga bisa menggunakan atau mendapatkan subsidi dari APBD, jangan-jangan karena faskes tidak memadai mereka juga tidak bisa ke rumah sakit, Jadi fasilitas lain harus siap kalau seluruhnya harus diansurasi,” ungkapnya

Ketiadaan obat Fornas BPJS di seluruh fasilitas kesehatan harus bisa diantisipasi sehingga pasien miskin tidak membeli obat sendiri dengan alasan stok kosong.

Hal lain dijelaskan Darius bahwa Belu bisa termaksud Kabupaten yang sudah integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan.

“Beliau (Bupati Belu.red) menyampaikan bahwa maksud dia itu bahwa dia (Bupati Belu.red) ingin mengcover orang-orang yang tidak mampu selama ini tidak dijamin oleh Jamkesda maupun BPJS itu dia (Bupati Belu.red) ingin mengcover semua,” jelasnya sesuai diskusi bersama Bupati Belu.

Selain itu juga ditambahkan Darius, jadi nanti bupati Belu akan atur eksekusi anggaran ke APBD Belu untuk biaya seluruh orang – orang tidak mampu agar bisa mengakses kesehatan.

“Jadi saya bilang kalau itu saya kira hal yang bagus, sepanjang kemampuan daerah mampu maka itu malah bagus dan bisa menjadi contoh untuk Kabupaten lain, kalau selama ini banyak orang yang tidak mampu tidak bisa dicover BPJS karena kemampuan daerah terbatas, tapi kalau beliau (Bupati Belu.red) bilang ingin mengcover semua saya kira itu hal yang bagus dan beliau (Bupati Belu.red) akan launching pada bulan agustus nanti,” tambah Darius.

Untuk itu, menurut Darius bahwa ia juga sampaikan ke Bupati Belu terkait Porsi Anggaran akan semakin besar ke kesehatan. bisa sampai 10 persen sesuai Amanat UU.

“Biasanya karena kemampuan keuangan daerah tidak banyak daerah yang mampu mengcover seluruh orang miskin, mungkin di NTT kalau dia (Bupati Belu.red) mau melakukan itu, Belu pertama, itu berarti kita harus mengurangi anggaran di sektor lain,” jelasnya

Semantara itu Penjabat Kadis Kesehatan- Theresia M.B.Saik, SKM. M.Kes yang diminta tanggapannya mengatakan, Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu sudah mengikuti regulasi yang berlaku.

“Bahwa pak bupati dan pak wakil mengikuti regulasi yang berlaku, terkait pelayanan kesehatan yang disebut dengan kesehatan gratis disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis, 23 Juni 2021.

Menurutnya, Pihaknya sudah berproses untuk pelayanan kesehatan gratis mengikuti regulasi yang berlaku dan anggran pasti tersedia dan tidak keluar dari regulasi.

“Kita sudah dan berproses untuk pelayanan kesehatan gratis mengikuti regulasi yang berlaku, anggaran pasti tersedia tetapi bahwa tidak keluar dari regulasi yang memang berlaku,” ucapnya

Untu itu, Pihaknya sedang berproses memvalidasi dan menyiapkan hal-hal lain terkait dengan kesehatan gratis dalam artian tetap pada regulasi yang berlaku.

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *