Kota Kupang, penanusantara.com – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu yang saat ini kembali maju dalam perhelatan pilkada SBD, terlihat gugup dan pucat ketika ditanyai wartawan terkait kepemilikan ijasah palsu yang dilaporkan Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil di panwaslu dan KPU SBD.
“Saya lagi sakit, suara tidak bisa omong. Klo soal ijasah saya no comment, silahkan tanya ke universitas dimana saya kuliah,” ungkap MDT dengan nada tergapa-gapa kepada wartawan setelah mengikuti RUPS Luar Biasa Bank NTT, Kamis (26/01/2018).
Tidak puas dengan jawaban yang diberikan, wartawan terus mendesak MDT untuk memberikan klarifikasi dugaan ijasah palsu yang dimilikinya apa benar atau tidak. Lagi-lagi jawaban yang diberikan silahkan tanyakan di UKI (Universitas Kristen Indonesia), padahal materi yang ditanyakan terkait kepemilikan ijasah SMA bukan ijasah sarjana yang dimilikinya.
“Kalau yang itu silahkan tanya tempat kuliah saya, lihat ijasah saya, datang tanya,” pinta MDT kepada wartawan untuk mengecek langsung kebenaran soal ijasahnya namun tidak menjawab substansi yang ditanyakan wartawan soal ijasah SMA yang dilaporkan dan seakan-akan ingin mengalihkan perhatian wartawan.
Pantuan media ini, salah seorang yang diduga merupakan ajudan Bupati MDT, meminta Bupati MDT untuk meninggalkan kerumunan wartawan dan tidak usah meladeni dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah wartawan.
Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara seorang wartawan dengan ajudan tersebut. Melihat hal itu, Bupati MDT pun angkat bicara dan mengakui kalau pada tahun 1980 setelah tamat SMP, Ia meninggalkan Sumba dan merantau di Jawa Timur.
“Tahun 1981 saya ikut tes tentara dan lulus, ikut pendidikan selama 1 tahun dan pada tahun 1982 dapat penempatan di Pongdam Jaya Guntur. Di situ, sore harinya saya sekolah sore sampai tamat setelah itu saya kuliah lagi,” beber MDT.
Menurutnya jika Ia memiliki ijasah palsu maka saat ini tidak mungkin menjadi Bupati.
“Saya kalau tidak ada ijasah mana mungkin bisa jadi Bupati seperti saat ini,” tegas MDT.
Ditanya terkait, apakah isu ini sengaja dimainkan oleh lawan politik, dengan santai Ia menjawab kalau masalah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham yang hanya mau menjatuhkan dia.
“Itu saudara-saudara yang tidak paham yang hanya mencari cara bagaimana menjatuhkan MDT,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Panwaslu SBD, Dikson Dali mengatakan, apabilah dalam penyelidikan nanti, dugaan tersebut benar, maka pihak Panwaslu tidak segan-segan merekomendasikan kepada KPU, agar pasangan calon tersebut dicoret atau tidak diikutsertakan dalam Pilkada SBD pada 27 Juni 2018 mendatang.
Selain itu Yohanes Mone anggota aliansi merincikan ada lima kejanggalan yang ditemukan pada ijazah MDT, di antaranya, Pertama; pada Ijazah SD, tidak memiliki meterai sebagaimana lazimnya dengan Ijazah lainnya.
Temuan Kedua; pada copyan Ijazah tidak ada cap atau stempel sekolah yang bersangkutan.
Ketiga; pada pas foto pemilik Ijazah, tidak terdapat cap jempol dan tanda tangan sebagaimana biasanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat; pada Ijazah SMP, tulisan tangan tidak sama antara satu isian dengan isian berikutnya, serta terkesan menggunakan ballpoin dengan tinta yang berbeda. Bahkan diduga telah dilakukan tipex untuk melakukan penulisan ulang, dan dicopy kembali.
Kelima; ada Ijazah SMP tertulis tahun ujian pada tahun 1978 sedangkan tahun lulus tahun 1979. Selanjutnya tahun penetapan peserta ujian 1978 sama dengan tahun ujian tahun 1978 dan tercatat bahwa ujian tersebut berlangsung pada bulan November 1978. (Tim)
Komentar Anda?
