DPRD Belu, Lembaga Pertama Kunjungi KND RI

  • Whatsapp
Anggota DPRD Belu saat diskusi bersama Komisioner KND RI

Jakarta, penanusantara.com –  Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND), tepatnya pada 1 Desember 2021 lalu dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Komisi Nasional Disabilitas sendiri merupakan amanat Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Realitas bahwa KND adalah lembaga eksternal dari birokrasi Pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 132 UU Penyandang Disabilitas.

Read More

Ditengah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pada Rabu, 16 Maret 2022 bertempat di kantor KND, empat Anggota DPRD Kabupaten Belu bertandang ke kantor KND.

Kedatangan empat anggota DPRD Belu diantaranya, Elvis Pedroso, Yohanes Juang, Nini Wendelina Atok dan Dewi Ballo diterima langsung oleh enam komisioner, Deke Kurniawan selaku wakil ketua dan Eka Prastama Widiyanta, Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, Fatimah Asri Mutmainah, Jonna Aman Damanik, dan Rachmita Maun Harahap.

Diketahui DPRD Belu merupakan Lembaga Legislatif pertama yang mengunjungi KND setelah terbentuk

Hal itu disampaikan Anggota Komisioner KND Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero.

Kikin dalam kesempatan itu, menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPRD Belu, hal ini merupakan pertama kali dikunjungi dprd.

Menurut Kikin, Komnas Disabilitas berbeda denga Komnas yang lain.

“Komnas kita berbeda dengan komnas yang lain, perbedaannya adalah kalau komas HAM, komnas perempuan dan anak itu semuanya advokasi ke kasus-kasus atau pun hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung,” ujarnya.

Sedangkan KND lebih pada bagaimana partisipasi daerah, pemerintah daerah, dprd memenuhui kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu ditambahkan mantan ketua umum PMKRI pusat ini, selai presiden dan wakil preseiden, salah satu lembaga yang mengurusi seluruh urusan mungkin KND.

“Kememterian agama kami terkait, pendidikan terkait, ekonomi, umkm terkait, kesehatan terkait, tenaga kerja terkait, olahraga terkait, itu semua,” jelasnya

Untuk itu, dijelaskannya lagi bahwa tidak ada salah bila komisi II DPRD Belu berkunjung ke KND.

“Memang bidang kami ini, bidang yang urusannya semua bahkan pertahanan, keamanaan juga masuk ke dalamlanya,” tambah Kikin.

“Kami juga lembaga baru, tentu saja bagaimana interaksi, bagaimana tingkat kebutuhan kita terhadap lembaga ini tergantung proses relasi bersama,” sambung Kikin.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Belu Elvis Pedroso pada kesempatan itu mengatakan, Lembaga DPRD Kabupaten Belu tentu sangat memberikan perhatian serius karena munculnya Perda Disibalitas atas inisiatif DPRD.

“Kami sudah ada Perda, Perda inisiatif dari kami legislatif yang ditetapkan pada 2019 kemarin,” ujarnya.

Yohanes Juang, anggota DPRD Belu membenarkan bahwa Kabupaten Belu memiliki perda disabilitas inisiatif DPRD.

Sementara itu Anggota DPRD Belu Nini Wendelina Atok kepada komisioner KND meminta perhatian khusus KND kepada penyandang disabilitas di kabupaten Belu.

“Setiap program apa saja, mungkin kami bisa ikut mendampingi dan membantu apa yang betul-betul mereka butuhkan,” harap Nini yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Anak Forum Pemuda NTT.

Hal yang sama diungkapkan Politisi Hanura Dewi Ballo, mengharpkan kerjasama yang baik dari KND kepada penyandang disabilitas di kabupaten Belu. (pn)

Komentar Anda?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *