Dugaan Buat Surat Palsu Berujung Pemecatan Joni Martins dari ASN, Pengamat : Selain Pidana juga Dikenai Etik

  • Whatsapp
Istimewa
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Dugaan Sebanyak tujuh orang oknum pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Belu membuat surat palsu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jony Antonio Martins yang berujung Jony Antonio Martins dipecat sebagai PNS di lingkup Pemkab Belu oleh Bupati Belu Taolin Agustinus.

Berdasarkan surat yang di buat kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Jony Antonio Martins.

Read More

banner 300250

Jony Antonio Martins resmi mengadukan soal penerbitan surat palsu kepada Polres Belu, Selasa (1/11/2022) siang lalu.

Dikemukakan Kuasa Hukum Jony Antonio Martins, Helio Caetano Moniz bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, bertempat di Kantor Bupati Belu, terlapor atas nama Rosalia Yeani E. R. Lalo selaku Kepala Bagian Hukum setda belu telah membuat surat yang isinya palsu, selanjutnya bersama-sama dengan terlapor lainya, sekda belu Johanes Andes Prihatin, Plt. Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok,
Plt. Asisten Administrasi Fransiskus X. Asten, Plt. Inspektur Nunik WidiWahyuni, Imelda H. Lotuk selaku
Kepala BPKAD, Plt dan Kepala Kesbangpol Belu lCh. Karmel Betang.

Kemudian ketujuh terlapor tersebut diduga menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Pelapor.

Dasar penerbitan Surat pembentukan Majelis Kode Etik tersebut adalah Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP no 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pada pasal 37 ayat 2 “Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat”, dan Pasal 38 ayat 6 berbunyi “Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan”.

Menurut Moniz, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) dan pasal 38 ayat (6) Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tersebut seharusnya Tim Kode Etik dibentuk setelah adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin atau setelah adanya Rekomendasi KASN yang memuat jenis pelanggaran berat tersebut, namun faktanya Tim Majelis Kode Etik telah dibentuk sebelum adanya surat Rekomendasi KASN seolah-olah para Terlapor sudah mengetahui akan terjadi laporan terhadap Pelapor kepada KASN dan sudah mengetahui akan adanya Rekomendasi KASN untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Pelapor.

Selain itu bahwa dengan adanya fakta pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa Pelapor tertanggal 14 Januari 2022, laporan pelanggaran kode etik ASN kepada Komisi ASN tertanggal 21 Februari 2022 dan rekomendasi dari KASN sendiri baru terbit tanggal 1 Juli 2022, maka surat dengan Nomor : 14/HK/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dipakai untuk memeriksa Pelapor patut dapat diduga adalah surat palsu.

Pengamat Hukum Unwira Kupang, Mikhael Feka saat diminta tanggapannya, Kamis (3/11/2022) itu mengatakan seorang ASN tentunya berada pada dua ruang mengaturnya.

“Ruang yang satu namanya ruang hukum dan ruang kedua disebut ruang etik. Kedua ruang ini tidak bisa dipisahkan keduanya saling melengkapi atau komplementer,” kata Feka.

Karena itu, dikatakan Feka, Orang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etik tetapi orang yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum.

“Oleh karenanya ruang etik lebih luas dari pada ruang hukum. Penegakan etik (rule of ethics) tidak bergantung pada penegakan hukum (rule of law). Pelanggaran terhadap keduanya akan berakibat fatal. Namun dalam konteks ini sesuai pertanyaan tentang adanya surat palsu dalam proses etik tersebut. Jika benar adanya surat palsu dalam ruang etik tersebut maka hal tersebut sangat disayangkan,” bebernya.

Ditambahkan Ahli Hukum Pidana ini, Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat 2) KUHP baik orang yang membuat ataupun menggunakan dapat dikenai sanksi pidana penjara selama lamanya enam tahun.

“Kalau ini adalah penegakan hukum dan penegakan etik maka penegakannya juga tidak boleh melanggar hukum dan etik,” sebut Feka.

Jika hal ini terjadi dan bisa dibuktikan maka keputusan etik yang memberi sanksi kepada yang bersangkutan menjadi tidak sah dan berdasarkan Pasal 263 KUHP yang membuat dan yang menggunakan dikenai pidana dan jika pelakunya adalah juga ASN maka selain dikenakan pidana juga dikenai etik.

Ditanya apakah perlu ada tindaklanjut dari Bupati dan tentu KASN, menurut Feka Hal tersebut sudah dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara pidana sedangkan dari segi administrasi harus ditindaklanjuti pula oleh Bupati dan KASN sehingga proses etik terhadap ASN didasarkan pada proses yang benar.

Terpisah, Sekda Belu Johanes Andes Prihatin, Kepala Inspektorat Nunik WidiWahyuni, Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok yang dikonfirmasi media ini tidak merespon.

Sementara Rosalia Yeani E. R. Lalo selaku Kepala Bagian Hukum setda belu mengatakan tidak ingin berkomentar, Rabu (2/2/2022) kemarin. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *