Dugaan Korupsi Dana Desa Takirin Mangkrak, Kepdes Terpilih Minta Kejari Belu dan Inspektorat Berkunjung ke Desa

  • Whatsapp
Kepala Desa (Kepdes) Takirin terpilih Engelbertis Foa
banner 468x60

 

Atambua, penanusantara.com – Warga Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu kembali mempertanyakan laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Takirin kepada Kejaksaan Negeri Belu yang sampai saat ini Mangkrak atau belum terselesaikan.

Read More

banner 300250

Selain kasus yang belum terselesaikan di Kejari Belu, warga sudah mengadu ke DPRD Belu. Tapi sejauh ini belum ada respon dari kedua Lembaga itu.

Berdasarkan data yang disampaikan masyarakat kepada Kejari Belu tercatat besar dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,3 M. Jumlah ini merupakan akumulasi penyelewengan dana desa dari tahun 2015 sampai 2018.

Warga Desa Takirin , Pertrus Fahik kepada media ini mengatakan bahwa Pihaknya kembali mempertanyakan laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Takirin kepada Kejaksaan Negeri Belu yang sampai saat ini Mangkrak atau belum terselesaikan yang diduga kuat disalahgunakan Mantan Kepala Desa saat ini Yoseph.

“Kami sampai sekarang sebatas menunggu dan bosan menunggu sehingga kami kembali mempertanyakan dugaan penyelewengan dana desa Takirin, laporan hampir setahun tapi belum dapat diselesaikan,” ujarnya kepada penanusantara, Senin 14 Oktober 2019 lalu.

Bagi mereka meskipun yang bersangkutan sekarang merupakan Mantan Kepala Desa karena tidak terpilih lagi di periode kedua namun proses penyelesaian kasus tetap berlanjut sehingga pihaknya kembali mempertanyakan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Takirin.

Terpisah, Kepala Desa (Kepdes) Takirin terpilih Engelbertis Foa saat diminta tanggapanya, Kamis 17 Oktober 2019 di kediamannya mengatakan bahwa Pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa lama bagi pihaknya harus ditelusuri, pihaknya merasa laporan mereka sudah tiga kali tapi belum ditanggapi.

“Kami merasa laporan kami sudah tiga kali di kejaksaan belum di tanggapi serius oleh pihak kejaksaan Negeri Belu,” ujarnya

Untuk itu, Pihaknya berharap agar pihak kejaskaan negeri Belu bekerja sama dengan Inspektorat agar turun ke desa Takirin untuk mencari tau lebih dalam lagi segala bentuk program dan mengecek administrasi.

“Di administrasi ada tapi sebenarnya program tidak ada seperti PKK, BUMDES sementara di Desa Wajib, kami minta untuk Kejaksaan dan Inspektorat datang ke Desa kami untuk melihat lebih dalam lagi,” ungkapnya. (pito)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *