Kota Kupang, penanusantara.com – DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyetujui agar dana optimalisasi oleh DPP Golkar melalui Fraksi Golkar di DPR RI, untuk di kembangkan oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam wawancara konferensi Pers di kantor DPD tingkat 1 partai Golkar NTT, Minggu (23/09/2018)
Menurut Melki, Pihaknya sebelumnya mengadakan rapat terlebih dahulu di DPD I dan Fraksi, serta seluruh DPD II beserta Ketua fraksi yang ada di tingkat Kabupaten/Kota dan telah menyetujui agar dana optimalisasi oleh DPP Golkar melalui fraksi DPR RI untuk di kembangkan oleh pemerintah sehingga pola anggaran ke depan jauh lebih sehat, terbuka dan partai golkar tidak di anggap lagi sebagai partai yang anggotanya banyak menjadi tersangka yang berkaitan dengan masalah hukum.
“Partai Golkar juga mempolopori dan mendorong APBN bersih, dana APBD Tingkat I dan II Juga bersih, sehingga dana APBN di gunakan sebesar besarnya untuk kepentingan publik dan menghindarkan diri dari kemungkinan ada masalah hokum,” tutur Melki.
Ia juga menjelaskan bahwa masalah hukum selalu berkaitan dengan dana optimalisasi, sehingga disini ingin di pastikan bahwa tekanan terhadap fiskal dan moneter karena banyak sekali masalah keuangan kita karena pendapatan berkurang dan pengeluaran cukup tinggi.
Calon Anggota DPR RI ini menambahkan bahwa ia juga mengharapkan agar inisiatif partai golkar juga di respon secara baik oleh seluruh kekuatan politik, fraksi fraksi yang ada di DPR RI, rekan LSM, rekan Anti korupsi, rekan Pers, Mahasiswa dan Masyarakat secara umum, semoga ini menjadi langkah awal untuk membenahi APBN bersih.
“APBN bersih di mulai dari pengembalian dana optimalisasi ke domain pemerintah, biarkan pemerintah yang menentukan penggunaan anggaran yang sebesar besarnya dan tidak ada lagi dana yang ekslusif menjadi dana legislative,” harap Melki.
Langkah konkrit yang akan di lakukan, menurut Melki bahwa dengan seluruh fraksi DPRD Provinsi dan kabupaten se-NTT dari partai Golkar di minta yakni jangan ada lagi permainan anggaran, jadi betul betul semua mengikuti mekanisme, dan tidak boleh lagi ada dana siluman, termasuk juga penyalahgunaan anggaran yang selama ini di alami oleh anggota di DPRD.
“Kemudian kedepannya akan di ambil langkah dan terobosan yang akan di lakukan di DPRD Provinsi, kabupaten/kota,” tambah ia
Fitri Hidon
Komentar Anda?
