Inspektorat dan Kejaksaan Belu Lempar Tanggungjawab soal Kasus Dugaan Korupsi Kades Leuntolu

  • Whatsapp
Ilustrasi

Atambua, penanusantara.com – Inspektorat Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu diduga saling melempar tanggungjawab terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dugaan korupsi Kepala Desa (Kades) Leuntolu.

Hal itu diketahui media ini, saat dilakukan konfirmasi ke pihak Kejaksaan Negeri Belu, Kamis (8/12/2022) kemarin.

Kasi Intel Kejari Atambua, Budi Raharjo, S.H yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, LHP dari Inspektorat sudah diserahkan kepada pihaknya.

Sementara dikatakan Budi Raharjo, penanganan desa tentu punya tahapan dari mereka pemerintah daerah terlebih dahulu.

“Jadi ada bentuk pengawasan itu menyampaikan dulu kepada desa, desa diberi waktu, kalau kami hanya sampaikan saja laporannya, kami mau ambil tindakan langsung sementara informasi awal yang saya dengar ini semestinya kan juga LHP itu juga disampaikan kepada desa, sampaikan dulu kepada yang bersangkutan dan mungkin dipanggil disampaikan seperti apa temuannya dan apa himbauannya dari insepektorat,” jelas Budi Raharjo.

Dikatakan Ia bahwa Misalkan ada temuan, bagaimana temuan itu di selesaikan ataupun ditindakan diambil oleh pihak Inspektorat berupa prestasi ataupun kerugian negara itu adalah tahapannya bentuk pengawasan dari inspektorat.

Sementara terpisah, Ketua Tim Audit Inspektorat Belu, Imelda Prima Dejanti Bria, SH yang dihubungi media ini, Kamis (8/12/2022) mengaku hasil audit berupaa LHP sudah diserahkan ke pihak kejaksaan.

Pihaknya diminta oleh kejaksaan atas pengaduan Andres dan kawan-kawan, yang mana pihak kejaksaan meminta pihaknya melakukan audit dan dari hasil audit itu atau rekomendasi bersifat rahasia dan telah diserahkan ke kejaksaan sebagai lembaga yang meminta pihaknya melakukan audit.

“Terkait audit kemarin, inspektorat kan dimintai oleh pihak kejaksaan, pengaduan pak Andreas dan kawan-kawan ke kejaksaan setelah itu kejaksaan meminta inspektorat melakukan audit dari hasil audit itu ada rekomsndasi dan semuannya itu bersifat rahasia kami serahkan ke pihak kejaksaan sebagai lembaga yang meminta kami,” kata Imelda melalui sambungan telepon.

Menurut pihak Inspektorat, dari hasil itu pihaknya serahkan ke kejaksaan dan dari situ ditindaklanjuti, kelanjutannya seperti apa, harusnya Kejaksaan sudah menghubungi kepala desa.

“Dikatakan kasi intel beliau (kades leumtolu) akan datang ke beberapa waktu tetapi tunggu tidak datang, kami hubungi lagi kasi intel, menanyakam sudah disampaikan ternyata belum datang juga,” ungkapnya.

Ditambahkan Imelda, perihal LHP ini kenapa tidak pihaknya antar karena alangkah baiknya kades Leuntolu datang langsung ke kantor dan mengambil sendiri sehingga pihaknya menyerahkan langsung ke orangnya.

“Jika di antar tidak ketemu kepala desa takutnya diserahkan kepada orang yang salah bukan pak desa yang menerima,” paparnya

Ditanya apakah sudah menghubungi kepala desa, ia mengatakan sudah lakukan komunikasi, pihaknya sudah suru datang mengambil tapi sampai sekarang tidak bisa dihubungi lagi.

“Sampai sekarang tidak datang-datang, kasi intel pernah dihubungi sudah berhasil dihubungi katanya mau datang tapi tidak mau datang,” ucapnya.

Berbeda dengan pihak inspektorat yang dihubungi sejak Jumat (18/11/2022) malam lalu bahwa LHP kepada Kepala Desa (Kades) Leuntolu belum diambil, namun pihaknya akan mengantar langsung.

Diberitakan media ini, Dari beberapa kasus Leuntolu seperti dilansir aktaduma.com itu masih banyak kasus korupsi lainnya yang diduga masih mengendap di Inspektorat Belu.

Sebelumnya, Warga Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Andreas dan kawan-kawan menanyakan kelanjutan kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Atambua.

Diduga kasus tersebut mengendap di inspektorat dan Kejaksaan karena belum ada informasi mengenai proses kelanjutannya setelah dilaporkan.

Andreas mengatakan jika bukan saja kasus lopo yang dilaporkan melainkan beberapa kasus lain seperti dana desa dan lainnya.

Diakui Andreas, pihaknya sudah membuat surat pengaduan pada Juni lalu namun hingga kini belum tau proses lanjutannya.

Andreas juga memberikan surat pengaduan tersebut guna untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar sama-sama mengawal kasus korupsi yang terjadi di Kecamatan Raimanuk.

Dalam surat itu, pihaknya menyampaikan bahwa, proses penanganan kasus korupsi Dana Desa Leuntolu, kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi NTT tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 sampai hari ini tanggal 24 Oktober. 2022 belum tuntas juga, Berikut uraiannya:

1) Pengadaan 7 unit hand traktor (rakitan) tahun anggaran 2016, dimana traktor yang di berikan kepada masyarakat dirakit ulang oleh kepala desa Leuntolu, traktor tersebut menggunakan mesin cina dan rangkanya Kubota Berikut daftar nama masyarakat yang menerima traktor rakitan;

1. Markus Mau ,Dusun Webutak
2. John Parera, Dusun Webutak
3. Domi Lorok, Dusun Kuuanitas.
4. Vinsen Aluman (Almarhum) Dusun Subaru.
5. Linus Banase, Dusun Subaru.
6. Bene.Bau, Dusun Amahatan.

Pada tanggal 20 juni 2022, Join audit tim Jaksa Belu dan tim Inspektorat, menyuruh kepala desa membuat pernyataan dan tanda tangan di atas meterai 10.000, dengan catatan kepala desa harus memperbaiki hand traktor rakitan yang sudah rusak, namun sampai hari ini 20 Oktober 2022, kepala desa belum perbaiki juga.

2) Alokasi dana desa untuk BUMDES sebanyak Rp 27.000.000,- tahun anggaran 2017, yang seharusnya di kelola oleh 3 orang badan pengurus BUMDES, namun kenyataan di lapangan, uang tersebut dikelola langsung oleh kepala desa. Secara aturan tidak dibenarkan, kepala desa memakai uang tersebut membeli pupuk dan menukar dengan gabah (padi kulit), namun sampai sekarang, gabah tidak kelihatan (sudah 4 tahun).

Pada tanggal 20 juni 2022, Tim Jaksa Belu dan tim Inspektorat Belu, Join audit di lapangan, menyuruh kepala desa membuat pernyataan dan tanda tangan di atas meterai 10.000, dengan ketentuan, waktu yang di berikan kepada kepala desa untuk mengumpulkan gabah terhitung dari tanggal 20 juni 2022 sampai tanggal 27 juni 2022, kalau gabah tidak terkumpul akan di proses hukum.

Kenyataannya, hari ini tanggal 20 Oktober 2022, padi kulit belum terkumpul, tim jaksa dan tim inspektorat belum mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa, walaupun kepala desa sudah berulang kali
membohongi tim jaksa dan tim inspektorat.

3) Pembangunan jalan usaha tani 1 kilometer di dusun kuanitas tahun anggaran 2018 belum selesai.

4) Pembangunan irigasi di belakang Kapela Sukabitetek, Dusun Amahatan, tahun anggaran 2018 dengan volume 600 meter. Volume yang di kerjakan 600 meter, namun mutu dan kualitasnya meragukan, dan hasil hitungannya belum di ekspos.

5) Pembangunan Lopo atau Lapak sebanyak 35 buah, anggaran dana desa tahun 2019, pekerjaan belum selesai.

6) Pembanguan 1 unit paud di dusun webutak tahun anggaran 2019 dengan ukuran 6 x 7 meter alokasi dana desa sebanyak Rp 343.000.000 Sementara bangunan fisik di lapangan ukurannya 3 x 6 meter, serta teras bermain untuk anak-anak. Dugaan mark up/pengelembungan dana desa sebanyak Rp 113.000.000, sementara HOK tukang Rp 86.000.000, kepala desa baru bayar untuk tukang Rp 50.000.000. S
sisanya Rp 36.000.000 belum bayar (uang ada di tangan kepala desa dan bendahara desa).

Pada kesempatan itu mereka pun menyampaikan bahwa kasus korupsi dana Leuntolu, yang dilaporkan ke kejaksaan Negeri Kabupaten Belu, sejak tanggal 1 November 2019, sampai hari ini tanggal 24 Oktober 2022 belum tuntas juga. Adapun tahapan-tahapan yang sudah di lakukan oleh tim jaksa belu antara lain;

1. Tanggal 4 November 2019, tim jaksa belu turun audit di desa Leuntolu.

2. Tanggal 14 Maret 2020, tim jaksa belu turun audit di desa Leuntolu.

3. Tanggal 22 Maret 2021 tim jaksa belu turun audit di Desa Leuntolu.

4. Tanggal 19 April 2021 tim jaksa turun belu audit di Desa Leuntolu.

5. Tanggal 24 juni 2021, tim jaksa belu turun audit di desa Leuntolu, pemeriksaan terhadap kepala desa.

6. Tim kejaksaan belu, telah melakukan pemeriksaan kepada Kepala desa, TPK desa, Bendahara, sekretaris desa, masyarakat penerima manfaat dari desa Leuntolu dan para rekanan di kantor kejaksaan Belu.

7. Tanggal 20 juni 2022, tim kejaksaan Negeri Belu, mengundang tim auditor Inspektur Belu bersama-sama melakukan join audit di desa Leuntolu untuk menghitung semua kegiatan fisik maupun non fisik yang belum selesai dikerjakan sebagai bentuk temuan tindak pidana korupsi dana desa. Foto join audit lapangan terlampir.

8. Setelah di lakukan join audit tanggal 20 juni 2022 ketua, tim auditor bersama anggota melakukan penghitungan secara cermat dan teliti sesuai bidang keahlian mereka masing-masing.

9. Setelah selesai penghitungan, tim auditor inspektorat belu bersama tim jaksa ekspos internal.

10. Pada tanggal 7 Oktober 2022, ketua tim inspektorat bersama anggota telah menyerahkan dokumen penghitungan yang sudah fiks, kepada tim kejaksaan Negeri Belu, untuk di proses lebih lanjut karena ada temuan korupsi dana desa ratusan juta namun sampai hari ini tim jaksa belu belum proses juga.

Menurut Andreas pada (18/10/2022), dirinya dan kawan-kawan ke kantor Kejaksaan Belu untuk bertemu dengan Kasi Intel untuk memastikan tim Jaksa Belu sudah menerima laporan dari tim audit Inspektorat Belu.

“Saat itu pak kasi intel mengatakan bahwa tim jaksa sudah terima dokumen join audit kasus korupsi dana desa Leuntolu kami dan mohon kasus korupsi dana desa ratusan juta itu bisa di ekspos ke media, sehingga masyarakat tahu. Kami sebagai pelapor memohon bantuan dan dukungan pak Kajari Belu agar kasus korupsi dana desa Leuntolu ini bisa di proses sampai tuntas karena kasus korupsi dana Desa Leuntolu ratusan juta ini, sudah di tangani oleh tim Jaksa Belu,” ujar Andreas dikutip aktaduma.com.

Diketahui sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober 2022 belum tuntas (3 tahun) dalam penanganan kasus korupsi di Desa Leuntolu. (*pn)

Komentar Anda?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *