Joni Martins Dipecat Bupati Belu dari ASN, Pengamat : Penerapan Pasal Tidak Tepat

  • Whatsapp
Calon Kuasa Hukum Joni Antonio Martins, Helio Caetano Moniz (kanan baju putih) dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang Doktor John Tuba Helan (kiri baju batik)
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Joni Antonio Martins diberhentikan dnegan tidak hormat sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu nomor : BKPSDMD.821/371/KEP/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada ASN A.N Joni Antonio Martins.

Read More

banner 300250

Pada Surat yang ditandatangani oleh Bupati Belu Agustinus Taolin tertanggal 17 Oktober 2022 itu bahwa, Menjatuhkan hukuman Hukuman Disiplin tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada ASN A.N Joni Antonio Martins, karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 huruf D, huruf F, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Informasi yang dihimpun media ini, yang bersangkutan Joni Antonio Martins selaku Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Belu,  diduga diberhentikan karena selingkuh.

Calon Kuasa Hukum Joni Antonio Martins, Helio Caetano Moniz saat dihubungi media ini, Kamis (27/10/2022) menilai pasal yang digunakan oleh Pemda Belu dalam SK untuk memberhentikan Joni Antonio Martins dari ASN itu adalah salah.

Menurut Helio, ia melihat pasal yang digunakan terhadap Joni Martins itu salah, dalam SK Pemberhentian itu disebutkan Joni Martins melanggar pasal 41 UU Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 41 itu mengatur tentang izin perkawinan dan penceraian.

“Saudara Joni Martins ini faktanya, tidak pernah mengajukan izin untuk menikah dengan siapa pun selain istri yang sah sekarang dan tidak pernah mengajuan gugutan penceraian terhadap istrinya yang sekarang, jadi bagaimana bisa menerapkan pasal 41 PP Nomor 94 tahun 2021 itu kepada beliau (Joni Martins.red),” katanya.

Ditambahkan Helio, dari segi hukum, SK tersebut cacat substansi dan ada juga cacat materilnya karena Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menjatuhkan hukuman itu ada 3 orang yang jabatannya pelaksana tugas.

“Itu cacat prosedural, untuk sementara demikian,” ucap Helio.

Apa yang diungkapkan Calon Kuasa Hukum Joni Antonio Martins, Helio Caetano Moniz, sama hal dengan yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang Doktor John Tuba Helan, Kamis (27/10/2022) melalui sambungan telepon.

Menurut Doktor Jhon Tuba Helan, Jika Pemda Belu menerapkan pasal 41 PP Nomor 94 tahun 2021 itu tidak benar, meskipun ia mengakui perbuatan, maka masuk pada ketentuan perzinahan, kalau perzinahan pidana berarti pidana sudah memiliki putusan hukum tetap baru boleh diberhentikan.

“Karena dia (Joni Martins) selingkuh maka dianggap melanggar etika, menurut saya hukuman terlalu berat, kasus seperti itu banyak orang lakukan dan yang lain paling urus damai, tetap bekerja atau penurunan jabatan. kalau itu diberi hukum lebih ringan mestinya,” katanya.

Ditambahkan Jhon Tuba Helan, Ia melihat bupati hanya melaksanakan rekomemdasi dari KASN, kalau ketentuan itu pejabat pembina pegawai tidak melaksanakan rekomendasi KASN maka mereka dikenakan sangsi. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *