Joni Martins Masih ASN Aktif, SK Bupati Belu Soal Pemecatan Belum Berlaku

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Joni Martins, Helio Caetano Moniz (kanan) saat memegang Kartu Keluarga Joni Martins yang masih secara sah sebagai Kepala Keluarga dan Salah Satu Pegawai Badan Pengawasan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang menerima dokumen banding Administratif.

Atambua, penansantara.com – Joni Antonio Martins selaku Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Belu itu beberapa waktu lalu di pecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati Belu Taolin Agustinus.

Meskipun sudah di pecat, tertanggal 17 Oktober 2022, berdasarkan Surat Keputusan Bupati, menjatuhkan hukuman disiplin tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada ASN A.N Joni Antonio Martins.

Pemecatan itu karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 huruf D, huruf F, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun telah dipecat, status ASN Joni Martins masih aktif.

Dikatakan Kuasa Hukum Joni Martins, Helio Caetano Moniz melalui sambungan telepon, Jumat (11/11/2022) bahwa, Benar Joni Martins itu diberhentikan dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri akibat dari penjatuhan hukuman disiplin berat oleh Bupati Belu.

Namun menurut Helio, berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS tentang pemberhentian kepada seorang PNS itu berlaku setelah 15 hari sejak Joni Martins menerima SK Pemecatan tersebut, yang kemudian pada aturan pelaksan PP nomor 94 tahun 2022 itu mengatur PNS yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan banding administratif kepada Badan Pengawasan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam waktu 14 hari.

“Tetapi menurut aturan yang baru, PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil tentang pemberhentian kepada seorang PNS itu baru berlaku setelah 15 hari sejak diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dalam aturan pelaksanaan surat pemerintah nomor 94 tahun 2021 tersebut mengatur pegawai negeri yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan banding administratif kepada Badan Pengawasan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam waktu 14 hari,” kata Helio.

Selain itu sambung Helio, ada pun pasal yang mengatur bahwa selama yang bersangkutan menyampiakan banding administratif yang bersangkutan boleh mengajukan permohonan kepada pejabat pembina kepegawaian atau bupati belu untuk tetap melaksanakan kerja seperti biasa dan bupati bisa memberikan izin untuk melaksanakan kerja itu.

“Dari dua poin ini artinya apa? Artinya surat SK pemberhentian itu belum berlaku selama masih ada upaya banding administratif sampai ada keputusan.
jadi beliau tetap PNS soal beliau tetap masuk kerja atau tidak itu tergantung kepada apakah beliau mau menyampaikan permohonan kepada bupati dan bupati mau memberikan izin untuk tetap melaksanakan kerja atau tidak,” ujar Helio melalui sambungan telepon dari Jakarta.

“Tentang upaya banding administratif, Helio mengakui bahwa ia sementara di Jakarta dan kemarin ia sudah ke BPASN mengecek surat yang kirim dari Atambua tertanggal 1 November dan sudah diterima di BPASN pada tanggal 4 November dan mereka akan segera akan memeriksa banding administratif itu dan kewenangan BPASN itu bisa memperberat, memperingan, mengubah atau membatalkan SK Bupati itu,” jelasnya.

Ia berharap agar semua harus memahami bahwa Joni Martins terhitung tanggal 1 November mengajukan banding administratif, maka masih tetap aktif sebagai PNS sampai batas waktu maksimal untuk BPASN menyelesaikan banding administratif.

Batas waktu dikatakan Helio adalah selama 65 hari terhitung dari tanggal 4 November 2022 saat mereka telah menerima surat banding dari Joni Martins.

Ia menambahkan, Joni Martins memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk mengajukan banding administratif.

“Jadi saya berharap masyarakat, Pemkab Belu bisa menghormati proses hukum, menghormati hak konstitusional dari Joni Martins sebagai ASN, kita hormati itu dan kita menanti hasil finalnya seperti apa
kembali berkantor untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN seperti biasanya,” papar Helio.

Sementara itu, Dihimpun media ini, video berdurasi 2 menit 51 detik, itu nampak Joni Martins ASN yang dipecat sementara memimpin apel pagi bersama Kepala Dinas dan pegawai lainnya.

Hal itu pun diakui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Belu Laurentius E. Nahak bahwa ia yang meminta Joni Martins untuk kembali berdinas.

Alasan yang disampaikan Laurentius bahwa sampai saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Belu belum menerima tembusan SK Pemecatan terhadap anak buahnya itu.

“Intinya sederhana saya sebagai kepala dinas belum dapat SK pemecatan, sampai sekarang belum ada, kalau sudah ada pasti saya sudah panggil yang bersangkutan, saya mau buat bagaimana,” akui Laurentius.

Ia pun mengakui bahwa dirinya sudah berkordinasi dengan Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok, namun masih akan melakukan koedinasi dengan Bupati Belu.

Terpisah Kepala BKPSDMD Belu Maria Deventy Atok yang dikonfirmasi media ini sejak, (10/11/2022) enggan memberi tanggapan. (pn)

Komentar Anda?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *