Kotak Suara Belum Kelar, Sahabat dan Sehati Tak Boleh Berkoar Dulu

  • Whatsapp
Ilustrasi
banner 468x60

Catatan Redaksi

Yoseph Pito Atu

Belu,- Sepanjang masih dibenarkan oleh Undang-undang Pemilihan Umum dengan celah pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK),  pendukung kandidat Agus Taolin dan Alo Haliserens atau dengan tagline Sehati di Pemilukada  Kabupaten Belu, tak perlu buru-buru tepuk dada. Eforia. Kita perlu buka peluang itu, karena termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 6 sampai 9 sudah dengan jelas memberikan penjelasan di sana.

Kita tahu persis, paskah penghitungan suara di TPS hingga tingkat KPU, Sehati menang atas Sahabat. Namun, ruang bagi pembenaran atas pembuktian pelanggaran-pelanggaran masih sementara berlangsung di MK, maka, kesenangan, tak perlu buru-buru dirayakan dulu. Atas dugaan pelanggaran pada proses penyelenggaraan pilkada tersebut, yang bermain saat ini adalah logika pembenaran antara pelaksanaan pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta penggugat yakni paket Sahabat.

Bukan mereka yang doyan bully di sosial media dan terkesan lebay. Sepanjang pembuktian dilakukan dengan benar dan mampu diterima logika hukum di MK dan publik,  itu yang seharusnya menjadi issu utama. Bahwa pesta demokrasi di Belu telah usai, akan tetapi proses hingga penetapan siapa pemenang sampai saat ini belum tuntas. Sehati boleh saja gembira ria karena menang atas perhitungan KPU, akan tetapi apabila sepanjang  proses persidangan di MK  Sahabat tampil elegan dengan bukti sahih dan logika hukum  yang bagus, maka, sesungguhnya, kemenangan yang dirayakan, masih sangat dini. Pun begitu dengan Wilibrodus Lay dan JT Ose Luan, terdaftar MK dan teregistrasi sebagai pengguat dan diterima, sebetulnya adalah peluang akhir yang diberikan oleh demokrasi. Kesempatan itu, meski dimanfaatkan secara baik agar kemudian, aib-aib yang tersembunyi dalam proses pilkada bisa secara fulgar dibuka ke publik. Gugatan diterima, bukan soal utama, pembuktian atas gugatan adalah hal yang kini dinantikan oleh banyak orang.

 KPU dan Bawaslu Bagai Kotak Pandora

Publik hingga saat ini, masih berkutat serius dengan dugaan pelanggaran yang ramai di sosial media. Dugaan pelanggaran itu yakni pemilih yang menggunakan KTP luar daerah. Betul bahwa, KPU oleh Mikael Nahak selaku Ketua pada 19 Januari lalu menyebut bahwa Bawalsu tingkat kecamatan tidak merekomendasikan membuka sampul daftar hadir di tingkat TPS.  Lantas, jika KPU dan Bawaslu tidak sepaham, untuk membuka sampul daftar hadir di TPS, siapa yang bisa menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah di terima MK di Jakarta adalah bentuk kekecewaan karena kekalahan?

Keberanan hasil sidang di MK, adalah pembuktian kepada masyarakat Belu soal pelaksana pemilukada, entah soal efektifitas dan kesesuain dengan UU, juga, sisi yang lain membuktikan bahwa sebetulnya pelanggaran-pelanggaran itu merupakan desain sistematis yang dilakukan oleh pihak tertentu. Itupun akan dibuka saat sidang nanti.

Entah saya atau anda, tak perlu sedini mungkin menarik benang merah, sepanjang jalan pembenaran secara hukum masih akan dilakukan. Hingha saat ini, pernyataan-pernyataan oleh pelaksana pemilu di tingkat Kabupaten Belu, bagai kucing dalam karung. Inskonsistensi antara Penyelengara (KPU) dan Pengawas (Bawaslu) sebetulnya menenggelamkan publik dalam rasa cemas akut. Keengganan Bawalsu selaku pengawas yang telah diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan pengawasan dan kontrol atas demokrasi untuk menjelaskan soal dugaan-dugaan pelanggaran ke publik, bisa jadi adalah bomerang bagi lembaga itu. Bukankah akan ada masyarakat madani yang mempertanyaan ‘kebisuan’ Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang secara terangan-terangan dijelaskan oleh banyak media lokal?

Atau bisa jadi, Bawaslu Belu yakin betul bahwa tak ada dosa dalam pelaksanaan Pilkada sehingga akan ada saatnya di buka ke publik. Kita nanti saja.

 Itulah Demokrasi

Hingga hari ini, demokrasi NTT sebetulnya masih terjebak dalam ruang prosedural, jauh panggang dari api menuju demokrasi yang kontekstual. Cita-cita banyak orang, demokrasi bukan hanya soal How To Get Power tapi sampai kepada How To Use Power. Tujuan mulianya agar tercapai Bonum Comune.  Melihat proses Pilkada Belu, dari dugaan penyelwengan hingga berproses di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah bagian dari demokrasi. Kita mesti sepakat, protes soal  langkah pengaduan Palet Sahabat ke MK adalah sesuai dengan prosedur demokrasi. Ketidakpuasan kepada penyelenggara akan dibuktikan di mata hukum.

Dengan tertuangnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomr 18/PAN.MK/ARPK/01/2021 gugatan Paket Sahabat di MK, akan membuktikan dua hal sekaligus. Pertama, demokrasi membuka ruang kepada setiap orang untuk ikut berpartisipasi aktif Memilih dan menjadi pemimpin. Kedua, bahwa dugaan penyelewengan sesunghuhnya tidak cukup dengan diskusi di warung kopi hingga elit, tetapi harus sama-sama membuka tabir kebenaran di mata hukum sebagai panglima.

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *