Kurangnya Kesejahteraan Guru, Masalah Utama Mutu Pendidikan

  • Whatsapp
Ilustrasi
banner 468x60

Kota Kupang, penanusantara.com – Pendidikan memang tanggung jawab banyak orang baik dari pihak pemerintah, guru maupun orang tua murid pasti harus ada di dalam. Pendidikan memang sangat di utamakan khususnya di dalam kota Kupang.

Kepala sekolah SD Inpres Oesapa Kecil I, Wensislaus Kavit, S.Pd mengatakan, kendala utama dalam meningkatkan mutu Pendidikan yaitu upah guru honorer.

Read More

banner 300250

“Satu kendal yang kami rasakan sebagai kepala sekolah yaitu menyangkut upah guru honorer,” kata Wensislaus saat di temui di Sekolah, Rabu (5/10/2022).

Wensislaus juga mengungkapkan, fasilitas untuk sekolah-sekolah di kota kupang memang terpenuhi seperti gedung dan fasilitas belajar mengajar dan mungkin hanya kurang sedikit saja.

Dia juga mengatakan, walaupun fasilitas yang lain sudah terpenuhi tetapi upah honorer kecil sangat memengaruhi mutu pendidikan di sekolah-sekolah, gaji guru honorer tergantung dari dana BOS.

“Guru honor kita gaji tergantung dari dana BOS
sekolah yang murid hanya 80 dari kelas 1 sampai kelas 6 lalu yang honor sampai 5 orang maka mereka punya gaji mungkin paling tinggi Rp.200.000 satu bulan bahkan ada yang Rp.80.000 ada, yang Rp. 100.000 per bulan itu fakta dengan adanya masalah ini pasti ada pengaruhnya mutu pendidikan,” ujarnya.

Wensislaus mengatakan, bagaimana seorang guru honorer bisa mengajar sampai jam empat sore seperti ASN itu merupakan hal yang tidak mungkin. Guru honorer yang upahnya kecil tidak mengajar dari hati namun dengan kondisi terpaksa karena tuntutan kerja setiap hari.

Wensislaus menjelaskan bahwa saat dia pertama kali menjadi kepala Sekolah di SD Inpres Oesapa Kecil 1 tahun 2019 ia telah merevisi anggaran dana BOS bersama komite, parah guru dan orang tua murid, sehingga saat ini dana BOS lumayan besar karena ada 500-an anak dan gaji guru honorer juga ikut di naikkan dari yang 500 ribu menjadi 1 jutaan hingga 2,1 juta.

Dengan naiknya gaji guru honorer tersebut maka dengan sendirinya semangat guru untuk mengajar juga ikut meningkat.

Wensislaus menambahkan, penghapusan Diklat fungsional membuat ruang gerak peningkatan mutu pendidikan tidak leluasa.
“Peningkatan mutu pendidikan tidak lagi seperti dulu yang ada Diklat-Diklatnya tetapi saat ini kembali pada guru itu sendiri,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan Kurikulum Merdeka Belajar belum ada sosialisasi dari tingkat Provinsi maupun kota mengenai model pembelajarannya, hanya kreativitas sendiri dari kepala sekolah dan guru untuk belajar melalui Youtube mengenai model pembelajarannya sehingga dapat terlaksana.

Wensislaus juga menambahkan bahwa jaringan di kota mungkin mumpuni namun bagaimana dengan yang ada di pelosok yang susah akan jaringan hal ini juga sangat memengaruhi mutu pendidikan lewat kurikulum merdeka belajar.

“Kita di jantung kota yang jaringan internetnya bagus tapi bagaimana di pelosok-pelosok sana di kabupaten-kabupaten apakah sama seperti kita di kota. Ini kalo kita omong tentang mutu pendidikan memang saya lihat ini belum bisa,” tambahnya.

Laporan: Frengki Ladi

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *