Lakri Manggarai : Tidak Ada SK Pengalihan Proyek oleh Bupati Manggarai

  • Whatsapp
Gusti Supardi Sekertaris Lembaga Anti Korupsi Daerah Perwakilan Kabupaten Manggarai
banner 468x60

Ruteng, penanusantara.com – Gusti Supardi Sekertaris Lembaga Anti Korupsi (Lakri) Daerah Perwakilan Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa  Bupati Manggarai Deno Kamelus tidak pernah Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengalihan proyek.

Sekertaris Lakri DPK Manggarai itu membeberkankan Hasil investigasi yang dilakukan pihaknya. Kepada penanusantara.com Gusti Supardi menjelaskan SK yang diterbitkan Bupati Deno terkait usulan proyek di Desa Gulung Kecamatan Satarmese Utara Sebagai data dukung dalam sebuah permohonan proposal di Kemendes PDT.

Read More

banner 300250

“Saya pernah mendatangi Kemendes untuk mempertanyakan proposal tersebut. Jawaban mereka adalah SK Bupati yang dimaksud sebagai pelengkap dokumen proposal.” tegas Gusti Jumat, (27/7/2017).

Lanjutnya, Ketika Lakri DPK Manggarai Mengkaji lebih dalam persoalan tersebut OMS salah paham terkait keberadaan SK. SK yang diterbitkan Bupati Manggarai merupakan pelengkap dokumen proposal bukan pengalihan proyek. Bupati Manggarai tidak mengeluarkan SK pengalihan proyek. yang menentukan layak dan tidaknya usulan itu kewenangan Kemedes PDT, sangat aneh kalau mempersoalkan SK.

Menurut Gusti  proposal Desa Gulung itu diusulkan melalui Dinas PU bukan Dinas Pertanian artinya proyek irigasi Desa Gulung harus berurusan dengan PU.

Polemik Dua proposal Pada instansi yang berbeda, Pada tanggal 16 januari 2012 Niko Sampur salah seorang  yang dipercayai Kades Gulung Kecamatan Satarmese Utara mendatangi Kementrian Desa dan PDTT menyerahkan proposal permohonan bantuan jalan dan irigasi.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa Proposal tersebut ditanggapi oleh Kemendes PDT pada tahun 2014 dan meminta Kades untuk melengkapi dokumen dalam hal ini surat rekomendasi Dinas PU Kabupaten Manggarai yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2014.

“Pada tahun 2016 Kemendes PDT meminta kelengkapan dokumen tersebut disertai dengan SK Bupati Maggarai sebagai data dukung untuk kelengkapan dokumen dan pada tanggal 27 juni 2016 Bupati Manggarai Deno Kamelus menerbitkan SK tersebut,” jelasnya

Sementara Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pertanian mengusulkan proposal ke Kemendes pada tahun 2014 untuk merehab irigasi Wae Wunut Desa Rado yang mana pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati Manggarai Deno Kamelus menerbitkan 2 SK yakni, Surat Keputusan Bupati Nomor: HK/240/2016 tentang pembentukan tim pengendali daerah serta Surat Keputusan Bupati Nomor: HK/241/ 2016 tentang pembentukan organisasi masyarakat sipil, lokasi dan titik koordinat penerima manfaat jaringan irigasi tingkat usaha tani tahun anggaran 2016.

Pada tanggal 19 Mei 2016 tim dari Kementerian Desa mendatangi kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manggarai untuk melakukan verifikasi/ validasi proposal sekaligus survey lokasi. Dokumen proposal kemudian dibawa tim dari Kementerian.

Proses pengadaan baik perencanaan maupun tender dilaksanakan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada Agustus 2016 proyek ini dilelang  dan CV. Perintis sebagai pemenang  tender dengan nilai penawaran sebesar Rp 959.663.500 rupiah untuk enam lokasi yang terbagi dalam tiga paket masing-masing, Wae Racang dan Wae Dangkung Rp 339.092.600 rupiah, Wae Lega dan Wae Wunut Rp 285.372.000, Wae Redong dan Wae Woing Rp 335.198.900.

Kons Hona, Pito Atu

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *