LMND Kecam dan Tolak Bentuk Pembangunan Berkedok Perampasan Tanah di Besipae

  • Whatsapp
Ketua LMND Kupang Dedy Taoet
banner 468x60

Kota Kupang, penanusantara.com – Liga mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Mengecam dan menolak segala bentuk pembangunan berkedok perampasan Tanah di Besipae- Pubabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Ketua LMND Kupang Dedy Taoet dalam keterangan Pers yang diterima media ini, Selasa (25/10/2022) memyebut Konflik perampasan lahan di NTT sudah banyak terjadi selama pemerintahan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat atau VBL dan Josef Nai Soi.

“Di Besipae adalah konflik berkepanjangan tanpa Solusi oleh Pemprov NTT,” katanya.

Menurut Dedy Taoet, Konflik tersebut adalah bukti ketidakmampuan Pemprov NTT dalam menangani kasus hingga menggunakan penggusuran dan tindakan kekerasan di Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai jalan menggunakan tangan besi Polisi, TNi dan Pol PP.

Konflik yang melibatkan pemprov NTT dan Masyarakat Adat Besipa’e di Desa Linamnutu (Pubabu) sudah berlangsung 35 Tahun tanpa kejelasan status kepemilikan apalagi diselesaikan dengan arogansi kekuasaan.

Proses penyelesaian dan pembangunan seperti ini meninggalkan banyak luka disegala sektor terutama kemanusiaan dimana perempuan dan anak menjadi korban utama disetiap konflik.

“Kita yakini bersama setiap pembangunan yang dimulai dengan arogansi dan menggunakan kekuasaan sebagai alat yang menindas tak pernah menemui Kesejahteraan seperti kata pemerintah dan itu menunjukkan kepentingan yang terselubung,” ungkapnya.

Bahkan kekuasaan negara yang melangengkan sistem liberal kapitalisstik melalui kebijakan atau regulasi yang di buat oleh pemerintah akan mengamankan kelas atas sehingga bagaimana kelas atas mengambil keuntungan dan kemudian sistem kapitalistik ini pun menindas masyarakat atau pun mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan segelintir orang maupun secara kelompok.

“Oleh karena itu kami dari liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Mengecam dan menolak tegas segala bentuk diskriminasi dan pembungkaman yang dilakukan oleh Pemprov NTT. dan berharap pemerintah dapat memberi kepastian Hukum dan mengembalikan status kepemilikan Lahan kepada masyarakat Besipa’e-Pubabu,” tegas Dedy Taoet.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menertibkan bangunan rumah warga di kawasan Peternakan Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penertiban rumah warga yang dinilai liar dan illegal itu sudah dilakukan sesuai standar operasional pelayanan (SOP) administrasi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Alexander Lumba saat ditemui victorynews.id di ruang kerjanya, Jumat (21/10/2022) siang seperti dilansir viktorynews.com.

Menurut Alex, penertiban rumah yang berada di kawasan Besipae dilakukan karena dibangun tanpa izin.

“Kami membongkar kembali rumah-rumah yang dibangun pemerintah dan rumah masyarakat yang ada di kawasan milik pemerintah karena kami nilai pembangunan liar dan illegal,” kata Alex.

Lanjut Alex, penertiban dilakukan sesuai SOP yang ada seperti melakukan imbauan sebelum proses penertiban dilaksanakan tim gabungan. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *