Pengamat : Ada Indikasi Setingan Larang Ikut Sidang Paripurna Hingga Nyaris Ricuh DPRD Belu

  • Whatsapp
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang Doktor John Tuba Helan.
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang Doktor John Tuba Helan, menduga ada indikasi setingan terkait aksi saling larang antara sesama anggota DPRD Belu bahkan sampai aksi nyaris ricuh terjadi.

Hal itu disampaikan Jhon Tuban Helan saat di minta tanggapannya, Selasa (1/11/2022) melalui sambungan telepon.

Read More

banner 300250

“Ada indikasi setingan,” katanya.

Bahwa menurut Tuban Helan, hal demikian adalah pertunjukan yang menarik, sidang para elit, tidak memberi contoh yang baik.

“Sidang para elit, tidak memberi contoh yang baik,” katanya lagi.

Dikatakan Doktor John Tuba Helan, sidang paripurna yang dijalankan jika terdapat perbedaan pandangan boleh saja, yang terpenting argumentasi jelas.

Sedangkan nyaris adu ricuh dikatakan Tuban Helan tidak sesuai dengan tata tertib. sementara larangan tidak menghadiri sidang tidak sesuai aturan.

“Perbedaan pandangan boleh saja, yang penting argumentasi jelas. Adu fisik tidak sesuai tata tertib, juga larangan tidak boleh menghadiri sidang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Menurut Tuban Helan, setiap anggota dprd secara otonom menentukan sikap sendiri, tidak boleh dipengaruhi atau dipaksa oleh anggota lain.

“Apapun perbedaan, kepentingan rakyat harus dikedepankan,” ucapnya.

Berdasarkan penelusuran media ini, sebelum berlangsungnya sidang Paripurna yang dijadwalkan pukul 15.00 wita tersebut, beberapa anggota dprd diminta untuk tidak menghadiri sidang.

Hal itu berdasarkan pengakuan salah satu Anggota DPRD Belu yang tidak ingin namanya di sebut.

“Saya ditelpon oleh dua anggota dprd untuk tidak menghadiri sidang,” kata anggota dprd yang tidak ingin namanya disebut itu.

Sementara itu aksi nyaris ricuh itu pun terjadi, usai beberapa anggota dprd meminta Ketua DPRD Belu dan Wakil Ketua II DPRD Belu Cypri Temu mengklarifikasi soal alasan tidak menandatangani dokumen Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut.

Usai klarifikasi yang disampaikan Ketua DPRD Belu suasana semakin tidak kondusif, bahkan Pemerintah Kabupaten Belu yakni Bupati Belu Taolin Agustinus, Sekda Belu Johanes Andes Prihatin beserta beberapa pimpiman OPD meninggalkan ruang sidang paripurna tanpa pemberitahuan dan keterangan kepada dprd.

Bereder beberapa video yang terjadi saat paripurna itu terjadi saling teriak dan kejar-kejaran sesama dprd dan ada sebagian dprd yang ikut menghalangi.

Ketua DPRD Belu, Jeremian Manek Seran Jr berhasil dikonfirmasi media ini, Selasa (1/11/2022) malam membenarkam soal aksi nyaris ricuh sesama dprd tersebut.

Menurut Manek Seran Jr, aksi itu terjadi lantaran perbedaan pendapat, bahwa saat paripurna beberapa anggota dprd meminta dirinya untuk mengklarifikasi soal dua pimpinan dprd yang tidak menandatangani dokumen Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut.

Menurutnya, permintaan beberapa dprd sudah ia jawab, prinsipnya Fraksi Demokrat dari awal tidak menyetujui rancangan pinjaman daerah yang diusulkan oleh pemerintah.

Terkait adanya dugaan sesama anggota dprd saling mempengaruhui untuk tidak menghadiri sidang paripurna, dikatakan Manek Seran Jr ia belum mengetahui hal tersebut untuk itu ia akan segera menelusuri hal itu. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *