Atambua, penanusantara.com – Batalnya PembukaanS idang Paripurna 3 DPRD Kabupaten Belu tahun 2022 dengan agenda pembahasan APBD tahun anggaran 2023 lantaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tidak menghadiri sidang pada, Senin (14/11/2022).
Sesaat sidang itu tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah, ditelusuri media ini seperti yang tampak pada visual, beredar pesan berantai di aplikasi ‘whatsapp’ (WA).
Pesan berantai itu berupa perintah kepada Staf Ahli, Asisten Bupati dan pimpinan OPD agar tidak menghadiri sidang.
Yth: Para Staf Ahli, Para Asisten dan para Pimpinan OPD.
Agar tidak hadir dalam pembukaan sidang ke-3 hari ini, sampai ada petunjuk lebih lanjut. Demikian utk dimaklumi dan dilaksanakan. Trims.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang Doktor John Tuba Helan, Selasa (14/11/2022) mengatakan, Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas ketidakhadiran ini yang berujung pembahasan RAPBD tidak berlangsung.
Ditanya lebih lanjut terkiat dua kali pemerintah mangkir dari sidang, menurut Tuba Helan, yang salah adalah bupati karena meninggalkan sidang tanpa alasan, dan tidak menghadiri sidang tanpa pemberitahuan. Bupati dan DPRD adalah mitra maka perlu kerja sama memajukan kesejahteraan rakyat.
Menanggapi pesan diduga oleh Sekda Belu, Pakar Jhon Tuba Helan mengatakan, Sekda itu kepala birokrasi jabatan karir, tidak pantas membuat larangan ini. Bupati boleh jika punya alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tuba Helan, Sekda itu tidak selevel DPRD, sehingga tidak pantas membuat larangan seperti itu.
Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Daniel Nahak ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (16/11/2022) belum berkomentar.
Sekretaris Daerah Johanes Andes Prihatin yang dikonfirmasi melalui Short Message Service terkait pesan berantai dalam group whatsapp itu belum merespon. (pn)
