Ranperda Lembaga Adat Desa Inisiatif DPRD Belu Ditunda Gegara Ini

  • Whatsapp
Ilustrasi
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – DPRD Kabupaten Belu mengusulkan satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif untuk menjadi pembahasan pada sidang Paripurna Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun 2023.

Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratakat Desa atau Keluruhan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.

Namun informasi yang dihimpun media ini bahwa Ranperda inisiatif DPRD dipending atau ditunda. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Junior, usai Sidang Paripurna DPRD Belu, Rabu (30/11/2022) malam kemarin.

“Perlu kami sampaikan bahwa perda itu ditunda kedua kalinya, perubahan kemarin kita tunda dan hari ini kita tunda,” katanya.

Alasan penundaan dijelaskan politisi Demokrat ini bahwa pekerjaan Bapenperda telah selesai baik itu naskah akademik sampai pada tahapan yang lain.

Diakui Manek, hal yang diperdebatkan terhadap Ranperda inisiatif DPRD ini tentang Lembaga Adat atau adat istiadat di kabupaten belu.

Pihaknya melakukan penundaan bukan tidak diselesaikan tetapi pihaknya akan sedetail mungkin dalam hal kajian teknis.

“Mungkin kita akan mengundang pemangku-pemangku kepentingan adat secara keseluruhan dan mendengar masukan sehingga perda inisiatif yang kita usulkan tidak mengalami kontroversi dan perbedaan,” jelas Manek.

Sementara itu terpisah saat usulan Ranperda Inisiatif DPRD Belu itu mendapat protes dari Anggota Fraksi Partai Golkar Theodorus Seran Tefa atau Theo Manek.

Disampaikan, Anggota Fraksi Golkar DPRD Belu Theo Manek alasan ia melakukan protes dikarenakan Naskah akademis yang dilakukan oleh teman-teman Bapanperda itu menurutnya cacat proses, karena tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau pemangku adat yang ada di Kabupaten Belu.

“Kenapa kami tegaskan supaya kualitas kajian akademis itu harus dipertahakan karena itu menjadi landasana pokok untuk bisa merumuskan sesuatu produk hukum, sehingga terhadap kesalahaan ini kita minta supaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan adat di wilayah sehingga bisa merumuskan sejarah secara baik dan terjadilah harmonisasi dari semua kepentingan-kepentingan masing-masing wilayah,” katanya saat ditemui media ini disela-sela sidang Paripurna DPRD Belu, Senin (28/11/2022) malam lalu usai pembukaan sidang 3 DPRD Belu.

Dikatakan Theo Manek, jika hal ini tidak dilakukan dan menetapkan produk hukum artinya mewariskan sejarah yang salah.

“Kalau ini tidak dilakukan ketika kita menetapkan produk hukum kita mewariskan sejarah yang salah, itu kita tidak mau,” ujarnya.

Ia pun menegaskan agar produk hukum yang diwarisakan kepada generasi berikut harus mengikuti produk hukum yang ada sehingga meninggalkan sejarah yang benar.

Theo pun berharap agar Ranperda usulan DPRD dapat dibuka ruang untuk dibahas lebih lanjut sehingga terjadi harmonisasi melibatkan seluruh komponen pemangku adat. (pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *