Ende, penanusantara.com – Sekitar 600 mahasiswa mengikuti kuliah umum pada Senin (12/12/2022) di Auditorium Herman Joseph Gadi Djou, Kabupaten Ende NTT.
Peserta kuliah umum adalah mahasiswa Universitas Flores (Uniflor), Akper, STPM Santa Ursula, PPLP Mapindo, STIPAR, dan STKIP Simbiosis. Namun, didominasi oleh mahasiswa Uniflor.
Kuliah umum dengan topik “Bagaimana Generasi Muda Menghadapi Krisis Multidimensi 2023” oleh pemateri Mr. Miklos Gaspar sebagai Direktur Kantor Pusat Informasi PBB di Indonesia.
Adapun tujuan kuliah umum ini untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai kaum muda dalam menghadapi krisis multidimensi.
Dalam sambutan pembukaan, Rektor Uniflor, Dr. Simon Sira Padji, M.A. meminta mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum tersebut.
“Saya menghimbau semua peserta kuliah umum hari ini untuk menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Mr. Miklos Gaspar. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai kaum muda dalam menghadapi krisis multidimensi,” kata Rektor Simon.
Selanjutnya, Asher selaku Kepala LPP RRI Ende dalam sambutan yang disampaikan via zoom bahwa kegiatan kuliah umum merupakan kerja sama antara RRI Ende dengan Universitas Flores, dan merupakan salah satu bukti peran RRI Ende dalam mencerdaskan anak bangsa.
Krisis multidimensi adalah krisis dalam semua dimensi kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebudayaan.
Mr. Miklos Gaspar memaparkan bahwa kaum muda berperan penting dalam menghadapi krisis multidimensi.
“PBB percaya terhadap kemampuan kaum muda karena kaum muda hidup lebih lama di tengah masyarakat. Sekjen PBB mengutus utusan kaum muda pada tahun 2013 untuk menegakkan hak kaum muda melalui organisasi PBB. Pada tahun ini, Majelis Umum PBB membuka kantor khusus yang menyediakan layanan khusus untuk kaum muda,” ucap Mr. Miklos Gaspar.
Miklos juga mengatakan bahwa kaum muda adalah penggerak tujuan perlu memastikan bahwa kaum muda mendapat tempat dalam pengambilan keputusan.
Dalam pemaparannya dengan mengambil topik tentang maritim karena Kabupaten Ende merupakan kota pesisir yang bergantung pada penghasilan laut. Namun, pengambilan ikan secara berlebihan, perusakan ekosistem laut, dan pembuangan sampah di laut, merupakan bentuk krisis yang terjadi saat ini.
Untuk mencegah hal ini, pemerintah mengeluarkan proyek untuk meningkatkan pendapatan nelayan di pesisir dan mengeluarkan undang-undang tentang pengambilan ikan.
Aksi agenda biro nasional mendukung proyek pemerintah indonesia untuk mempercepat tercapainya agenda biro kelautan. Beberapa organisasi PBB berkontribusi dengan keahlian masing-masing dan dengan proyek yang memberikan manfaat.
“Jadi, kaum muda penting, agenda biro juga penting dan bagaimana kita menyatukan keduanya,” jelasnya.
Ditambahkan Miklos, Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil tindakan melalui rutinitas dalam melindungi laut, mendaur ulang sampah, dan mempengaruhi opini dan debat publik yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan.
Laporan : Maria Feronika Bebhe Lay
