Kota Kupang, penanusantara.com – Belakang ini beredar informasi, tentang Kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD kota Kupang yang sangat fantastis nilainya.
Dilansir dari KORANTIMOR.COM, Jumad, (15/09/2023) dugaan Mark up alias penggelembungan biaya tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Kupang dinilai sangat fantastis.
Kenaikan tunjangan tersebut ditetapkan melalui perubahan APBD tahun 2022 dalam Peraturan walikota (Perwali) Nomor: 39 Tahun 2022, dan Mulai berlaku sejak tanggal 23 September 2022.
Hal itu mengundang kritikkan dari kalangan aktivis sosial. Salah satunya, Rumah Aspirasi Sendal Jepit Kota Kupang. Agustinus Budi Utomo Gilo Roma, Koordinator Rumah Aspirasi mengatakan, kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD bukan suatu kebijakan yang urgen dan mendesak.
“Bagi kami ini bukan ini bukan hal yang mendesak, masih ada kebutuhan yang lebih penting dari itu,” tulis bedi dalam rilis yang diterima, Selasa (26/10/2023).
Menurutnya, Meski secara anggaran merupakan kewenangan dari penjabat Walikota, namun harus dilihat dengan kondisi hidup masyarakat kota Kupang yang masih banyak dibawa garis kemiskinan.
Dirinya menyayangkan anggota DPRD yang tidak satupun bersuara menolak kebijakan tersebut.
“Memang itu kewenangan Pemerintah dalam hal ini Walikota/ Pj. Walikota, namun perlu dipikirkan kembali karena itu sama dengan pemborosan anggaran yang mestinya diprioritaskan bagi kepentingan rakyat yang lebih urgen,” kata bedi.
Mantan Ketua PMKRI cabang kupang itu, menyatakan dengan tegas menolak kebijakan tersebut yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Kami, dengan tegas menolak kebijakan tentang kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Kupang, karena terkesan memboroskan dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya. (*)
Komentar Anda?
