Atambua, penanusantara.com – Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens, kembali meminta komitmen OPD untuk mengakselerasi penyerapan dana APBD. Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2022 terlihat belum menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir.
Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan oleh unit instansi masing-masing mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 30 persen.
Realisasi APBD Kabupaten Belu masih dibawah 30 persen dan akan dicabut apabila ada OPD yang tidak mampu realisasikan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Belu kepada segenap OPD Lingkup Pemkab Belu.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Fakuktas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yohanes Jimmy Nami yang diminta tanggapannya, Kamis (25/8/2022) lalu mengatakan apa yang disampaikan Wabub Belu merupakan bentuk kontrol terhadap tata kelola anggaran yang ada dimasing -masing OPD.
“Ini penting karena serapan anggaran yang menjadi jangkar dalam program kerja pemda harus bisa terdistribusi secara baik, bukan sekedar jumlah serapan namun juga kontrol terhadap pelaksanaan program yang tepat sasaran dan kontrol kualitas program,” katanya.
Menurut Mantan Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat ini anggaran yg terdistribusi dalam setiap OPD merupakan pembiayaan terhadap kebutuhan publik, pembiayaan terhadap program kerja pemda yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
“Jadi wajib dikontrol distribusinya. nah, opd sebagai cantolan anggaran tersebut memang dituntut inovatif dan kreatif dalam proses tersebut sehingga antara tools dan goals dalam proses pelaksanaan agenda publik didearah bisa berjalan dengan baik,” jelas Jimmy.
Selain itu Ia menambahkan, agar perlu diterapkan reward dan punishment bagi masing-masing opd dalam pelaksanaan agenda pemda, supaya masing-masing opd bisa terpacu untk bekerja maksimal. (pn)
Komentar Anda?
