Betun, penanusantara.com – Enam Masyarakat eks Timor Leste di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Meminta agar mereka Diperhatikan oleh Pemerintah Desa Haitimuk dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka dan Provinsi NTT.
Menanggapi soal ini, Pelaksanaan Tugas (PLT) Desa Haitimuk Agus Bria, pada Jumat, 14 Agustus 2020 saat ditemui di kediamannya mengatakan, Bantuan Renovasi Rumah Tidak layak Huni, Sejauh ini belum ada informasi dari Tenaga Pendamping Perumahan Propinsi.
Ia mengaku sudah melakukan kordinasi dengan tenaga pendamping Perumahan tersebut. Dan menurut informasi yang di peroleh, Kemungkinan besar Anggaran Bantuan tersebut di alihkan ke Anggaran Covid-19.
” Bukan hanya Anggaran bantuan Rumah, Hampir Semua Anggaran di alihkan ke Covid-19,” tandasnya.
Untuk itu, Agus Bria sebagai PLT Desa Haitimuk menyampaikan Informasi terkait bantuan renovasi Rumah tidak layak huni akan di sampaikan kepada KK penerima Bantuan Rumah pada rapat mendatang.
“Saya sebgai PLT Desa Haitimuk akan tetap memperhatikan Warga Desa Haitimuk termasuk Masyarakat Eks Tim-tim. Apa lagi masalah-maslah Sosial di Masyarakat,” jelasnya
Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Masyarakat eks Timor Leste menyampaikan Bahwa, sejak Tahun 2007 beberapa Kepala Keluarga (KK) yang di tempatkan Di Desa Haitimuk, Dusun Umafatik sampai pada Tahun 2020 ini mereka Mengaku Pemerintah Desa Haitimuk Tidak melirik 6 (Enam) KK yang tinggal di Dusun Umafatik Desa Haitimuk itu, untuk diberikan Bantuan Renovasi Rumah.
“Sejak Tahun 2007 6 (Enam) KK dengan rumah tidak layak huni pemerintah Desa Haitimuk sama sekali tidak mendata KK penerima bantuan renovasi rumah,” tandas masyarakat Eks Timor Leste saat ditemui media ini di Perumahan Trans, Desa Haitimuk, Jumat, 7 Agustus 2020.
Mereka mengaku pernah di berikan bantuan Renovasi Rumah oleh Koramil Kabupaten Malaka.
Mereka berharap Agar Pemda dan Pemerintah Desa Haitimuk memperhatikan mereka terkait masalah sosial dan bila ada bantuan Renovasi rumah, mereka memint agar Pemerintah dan pendamping pemerumahan harus lebih Peka untuk mendata KK Rumah tidak layak huni.
Penulis : Jober
Komentar Anda?
