Kota Kupang, penanusantara.com- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Benny K. Harman, SH, MH (BKH) menegaskan bahwa reproduksi berita-berita lama soal pernyataannya yang diplintir tentang foto Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala, semata-mata untuk tujuan politik Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Timur, tahun 2018 nanti. Disinyalir, para lawan politik kesulitan mendapatkan hal-hal buruk dari BKH, sehingga terus mereproduksi berita-berita lama yang justru tidak benar.
Hal itu disampaikan BKH ketika berdialog dengan relawan Flobamoratas Flores Timur dan Lembata di Larantuka, Senin (27/3/2017) lalu. BKH datang ke Larantuka untuk memimpin rapat-rapat Konfercab Partai Demokrat sedaratan Flores dan Lembata di Hotel Asa.
Ketika berdialog dengan para relawan yang mendukungnya, mereka meminta BKH mengklarifikasi beberapa isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Yang teranyar, menyangkut pernyataan seolah-olah BKH menyuruh gantung foto Jokowi-JK di pohon-pohon. BKH menuturkan bahwa pemberitaan itu justru terjadi pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, kisah dia, terbentuk tiga kekuatan politik di DPR RI. Yakni, kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI Perjuangan, kubu Koalisi Merah Putih (KMP), dan terakhir kubu Partai Demokrat yang memilih netral sebagai penyeimbang. Kubu KIH merupakan kekuatan politik yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Akan tetapi, kata BKH, yang dominan di DPR RI, waktu itu, adalah kubu KMP.
“Sehingga wartawan tanya sama saya soal foto Jokowi-JK yang tidak ada di ruang-ruang siang DPR. Saya jawab, Jokowi-JK tidak butuh legitimasi DPR untuk menjalankan roda pemerintahan. Mereka dipilih oleh rakyat, bukan oleh DPR. Dan, foto-foto mereka ada di hati rakyat, masih tergantung di pohon-pohon. Kan baru selesai Pilpres, dan poster-poster masih banyak yang tergantung di pohon-pohon. Tapi, ditulis bahwa BKH suruh gantung foto Jokowi-JK di pohon-pohon. Hahahaha…,” papar BKH sambil tertawa.
Dikatakan bahwa apa yang disampaikan sesungguhnya mendukung Jokowi-JK. “Tapi, sekarang direproduksi kembali, tentu saja punya tujuan tertentu. Dan, ini kan menjelang Pilkada Gubernur NTT. Sehingga tentu saja itu punya tujuan kesana,” ujar BKH.
Lebih lanjut, mantan redaktur hukum Harian Media Indonesia ini menuturkan bahwa kedepan mungkin akan banyak berita miring tentang BKH. “Tapi, yakinlah, BKH clear dan clean. Ya, saya tidak pernah menjadi saksi ataupun tersangka, terduga kasus-kasus korupsi atau kasus hukum lainnya. BKH clear dan clean,” tandas BKH.
Kepada BKH, para relawan mengisahkan pengalaman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja usai. Menurut mereka, praktek money politics terjadi sangat sistematis. Namun BKH mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dengan tidak melakukan kecurangan. “Kita tidak perlu meniru mereka yang berbuat curang,” ucap BKH, santai.
Aksiterkini.com
