SP2HP ke- 7 Kasus Korupsi Awololong, Bupati Lembata Belum Diperiksa?

  • Whatsapp
Pimpinan AMPERRA Kupang Emanuel Boli menerima Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 7 dengan Nomor: SP2HP/81/VII/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus
banner 468x60

Kota Kupang, penanusantara.com – Penyidikan kasus korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata belum juga dinyatakan P-21. Meski demikian, Amppera Kupang terus melakukan pressure terhadap aparat penegak hukum agar kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 1.446.891.718, 27 itu segera dituntaskan.

Sebab, masyarakat pada umumnya menanti kepastian hukum kasus yang menyeret tiga orang menjadi tersangka itu. Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Apol Mayan didesak untuk bertanggung jawab di mata hukum,” Emanuel Boli, Koordinator Amppera Kupang.

Read More

banner 300250

“Meski JPU Kejaksaan Tinggi NTT telah memberikan petunjuk kepada penyidik Tipidkor Polda NTT supaya memeriksa Bupati Yentji, namun belum ada diterangkan dalam SP2HP ketujuh, mengapa?,” katanya lagi.

Terkini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menyerahkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 7 dengan Nomor: SP2HP/81/VII/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus kepada pimpinan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera Kupang), Selasa 13 Juli 2021, siang.

SP2HP ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirrkrimsus) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Johanes Bangun, S,Sos., S.I.K itu diterima oleh Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli dan Hendrikus Hamza Naran Langoday, aktivis Amppera di ruang Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT.

Rujukan SP2HP sebagai berikut:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/213/V/RES.3.3/2020/SPKT tanggal 20 Mei 2020;
e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119/V/2020/Ditreskrimsus/ tanggal 20 Mei 2020;
f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.a/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 8 Juni 2020;
g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.b/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 8 Juli 2020;
h. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.c/I/2021/Ditreskrimsus tanggal 12 Januari 2021
i. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: B/525/VI/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 2 Juni 2020 (SP2HP pertama);
j. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/86/VIII/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 28 Agustus 2020 (SP2HP kedua);
k. Surat pemberitahuan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/190/IX/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 4 September 2020 (SP2HP ketiga);
l. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/123/X/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 20 Oktober 2020 (SP2HP keempat);
m. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/144/XI/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 12 November 2020 (SP2HP kelima).
n. Surat pemberitahuan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/65/VI/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2021 (SP2HP keenam).

Pada poin kedua SP2HP ketujuh, Polda NTT memberitahukan bahwa terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTT dan terhadap ketiga berkas perkara untuk masing-masing tersangka dilakukan pelimpahan kembali ke Kejaksaan Tinggi NTT dan pada tanggal 9 Juli 2021 masing-masing:
a. Berkas Perkara tersangka atas nama Silvester Samun, SH berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/593/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021;
b. Berkas Perkara tersangka atas nama Middo Arianto Boru, ST berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/594/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021;
c. Berkas Perkara tersangka atas nama Abraham Yehezkibel Tsazaro L berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/595/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021.

Untuk diketahui, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp. 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp. 6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Sebelumnya diberitakan, Rabu, 23 Juni 2021, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati – NTT) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tip dan Nurcholish menerima perwakilan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera – Kupang) di ruang PTSP sekitar jam 09:00 WITA.

Dalam kesempatan itu, Kejati NTT dan Amppera membahas tentang progres penanganan kasus dugaan korupsi proyek wisata jembatan titian apung dan kolam apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong Lembata.

Diawal pembicaraan, terkait kasus Jeti Awololong, jaksa Nurcholish menjelaskan bahwa jaksa itu menerima perkara dari penyidik kepolisian. Berkas yang kami teliti itu syarat formil dan materil,” katanya.

“Terkait kasus yang disampaikan (kasus Awololong), jaksa peneliti melihat fakta-fakta yang ada, walaupun banyak orang, kita melihat peranannya apa, kemudian niat jahat terhadap itu apa, posisi sekarang kita telah memberi petunjuk terkait ada fakta-fakta yang harus digali,” tuturnya.

JPU Hendrik Tip mengatakan, berkas perkara kasus Awololong masih di penyidik Tipidkor untuk dilengkapi. Ia melanjutkan, salah satu petunjuk adalah untuk memeriksa Bupati Lembata.

“Supaya jelas persoalannya, periksa Pak bupati, kita beri petunjuk periksa Pak Bupati, melakukan pendalaman dari aspek perencanaan anggaran sampai dengan eksekusi angggaran, kira-kira seperti apa?,” ucap Hendrik. (*)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *