Workshop BNNK Belu, Pemda Diminta Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba

  • Whatsapp
Foto bersama uasi Workshop BNNK Belu.
banner 468x60

Atambua, penanusantara.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belu menggelar kegiatan Workshop di Hotel Matahari, Rabu 16 Juni 2021.

Workshop dihadiri kepala Dinas Kominfo Johanes Andes Prihatin, Kasat Narkoba Polres  Belu Iptu. Hadi Samsul Bahri, Kasi Pidum Kejari Belu, Saefudin, SH, MM, dan bebarapa wartawan.

Read More

banner 300250

Berdasarkan hasil survei prevalensi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi pada tahun 2019, yang diketahui bahwa angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15-64 tahun.

“Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa,” ungap Kepala BNNK Belu, Muhammad Rizal.

Menyikapi hal ini, Kepala BNN secara terbuka menyatakan arah dan kebijakan BNN, yaitu Perang Melawan Narkoba (War On Drugs) untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Menurut Rizal, Wilayah Kabupaten/Kota sebagai pusat pemerintahan ,perdagangan, industri, dan pendidikan menjadi pilihan penduduk untuk bekerja, menikmati kemakmuran,dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia menjelaskan, hal itu terbukti dari hasil Sensus Kependudukan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020, bahwa mayoritas (56,7%) penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Sementara Hasil survei BNN dan LIPI (2019) juga mengindikasikan bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam setahun terakhir lebih banyak dilakukan di Kota (63,9% atau +2.184.553 orang) dari pada di desa.

Oleh karena itu,setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba (KOTAN).

Selain itu kepala BNN meminta pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, sebab  Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. (*pn)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *