Yentji Sunur Pergi, Thomas Ola Tancap Gas?

  • Whatsapp
Eliyaser Yentji Sunur (kiri) dan Thomas Ola (kanan)
banner 468x60

Yentji Sunur Pergi, Thomas Ola Tancap Gas?
Oleh : Yoseph Pito Atu, S.Sos (Pimpinan Redaksi Pena Nusantara)

Lewoleba, penanusantara.com –  Kepergian almahrum Eliyaser Yentji Sunur Bupati Lembata, Sabtu 17 Juli 2021, tepat sebulan yang lalu masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Lembata. Duka mendalam yang masih sangat membekas adalah kepergian orang nomor 1 Kabupaten Lembata di RS Siloam Kupang karena terpapar COVID-19 setelah pulang dari Jakarta. Duka mendalam semakin membekas dalam ingatan masyarakat atas pemimpinnya karena  jenazah almahrum, tidak bisa diberikan penghormatan layaknya seorang pejabat karena harus mengikuti protokol kesehatan dalam prosesi pemakaman. Tak ada air mata perpisahan setiap masyarakat yang  mencintainya saat berkunjung meski jenazahnya dipulangkan ke Lembata untuk dimakamkan di sana. Bagi masyarakat Lembata yang tentunya merasakan buah tangan pembangunan Eliaser, kepergianya secara tak terduga adalah sebuah duka yang akan selalu ditangisi dalam waktu yang sangat lama.  Orang-orang yang ingin melihat dan memberikan ucapan duka hanya mampu melihat sang pemimpin dari kejauhan, lalu, dikuburan.

Read More

banner 300250

Tunduk Jangan Sampai Menanduk

Kepergian almahrum Bupati Eliaser boleh saja menyimpan duka. Tapi, pembangunan di Kabupaten berjuluk Ikan Paus itu harus jalan terus.

Menggantikan posisi Eliaser Sunur, Plt Bupati Lembata, Thomas Ola menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan loncatan terkait pembangunan infrastruktur jalan.

Peluang yang dimaksud menurut Thomas Ola adalah dengan melakukan pinjaman daerah dari pemerintah pusat dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut Thomas Ola, telah memberi kepercayaan kepada Kabupaten Lembata untuk dapat melakukan pinjaman. Dari dua puluh dua Kabupaten di NTT hanya dua kabupaten yang telah disetujui yaitu Kabupaten Sikka dan Lembata. Kabupaten Sikka telah berproses cukup jauh, tinggal saja Kabupaten Lembata harus secepatnya melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Namun demikian kata Thomas Ola, pinjaman daerah harus difokuskan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Saya bilang kepada teman – teman, kalau bangunnya terlalu banyak sebaiknya jangan pinjam. Saya ingin fokus. Kalau kita pinjam dan seluruhnya kita pakai bangun jalan, saya mau. Saya mau satu ruas jalan kita tuntaskan dulu. Kalau pinjaman ini jadi misalnya, jalan yang paling jelek dengan mobilitas manusia dan barangnya tinggi kita prioritas dulu, kita tuntaskan itu dulu sampai selesai” kata Thomas Ola nenerapa waktu lalu.

Dirinya menginginkan agar anak cucu Lembata secepatnya dapat menikmati jalan yang bagus. Dengan jalan yang bagus menurutnya berbagai aspek pembangunan lain akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.

“Jalan kabupaten seluruhnya kurang lebih 577 km. Dalam kondisi baik baru sekitar 140 km. Pertanyaannya, kalau kita tunggu APBD maka sampai kapan anak cucu kita dapat menikmati jalan yang bagus. Kalau kita lakukan pinjaman, kota ini kita tata dan jalan semua yang menghubungkan kantong produksi bagus maka ekonomi akan tumbuh. Semua akan dengan mudah membawah barangnya kesini sehingga ada persaingan harga,” ujarnya.

Meskipun demikian kata Thomas Ola, dirinya harus bersilaturahmi dahulu dengan DPRD dan semua kembali tergantung pada kemauan masyarakat.

“Kami akan bersilaturahmi dengan DPRD. saya juga mohon dukungan untuk pinjaman ini. Tetapi kalau ada bapa – bapa yang tidak setuju silahkan. Sampaikan saja dengan alasan – alasannya, kata Thomas Ola di hadapan para tokoh masyarakat sekota Lewoleba.

Thomas Ola juga meminta agar masyarakat berpartisipasi mengawasi berbagai proyek penataan kota Lewoleba terutama pengerjaan jalan yang sementara dilakukan pemerintah daerah.

 “Pengawasan yang paling bagus adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh masyarakat. Tadi banyak masukan bahwa kota ini harus kita benahi. Untuk itu saya minta agar masyarakat berpartisiasi untuk mengawasi proyek – proyek yang ada terutama proyek jalan yang sedang dikerjakan. Kalau lihat ada yang salah ditegur saja atau langsung whatsapp ke saya. Saya pasti turun ke lokasi,” kata Thomas Ola

Dari pengalamannya ketika pernah menjadi pengawas proyek, menurut Thomas Ola, pengawasan proyek – proyek tidak berjalan baik karena pengawasnya sudah lebih dahulu menerima uang.

“Saya pernah jadi pengawas proyek. Waktu itu saya dikasi uang dua ratus ribu sebelum ke lokasi. Sampai dilokasi, saya tidak bisa lakukan apa – apa. Ada yang salah juga saya tidak bisa tegur karena tadi saya sudah terima uang,” cerita Thomas Ola.

Geliat Thomas Ola membangun Lembata boleh-boleh saja. Tancap gas terus itu yang utama. Hanya saja, Thomas sejak dini seharusnya sadar bahwa politik, tidak boleh saling tanduk-menanduk. Sebagai penerus Almahrum Eliaser Sunur, Tohmas Ola harus merajuk kekuatan, mejahit perpecahan, membongkar sekat kubuh-kubuh untuk bersatu dengan kekuatan penuh membangun Lembata.  Sedari awal pasca dilantik menjadi Plt Bupati Lembata, ucapan Thomas Ola soal honor almahrum Eliaser bukan hanya membuat suasana duka keluarga menjadi tambah piluh, tetapi, jauh daripada itu ucapannya membuat kepergian Almahrum Eliaser ke tempat peristirahatan terkahir menjadi pelik. Thomas semestinya sadar, sebagai pendahulunya penghormatan dalam bentuk perlakukan yamg nyaman bagi Almahrum Eliaser dan keluarga adalah hal utama. Jika tidak ingin gep-gep kepentingan dan benih kenecian dari keluarga dan fanasitsme pendukung eliaser bertabuh. Ia harus meredam genderang pertarungan kepentingan politik.

Meski kemudian, pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lembata, Thomas Ola Langodai tentang honor yang diterima almarhum Eliyaser Yentji Sunur saat menjabat Bupati Lembata sebesar Rp408 juta per bulan dianggap sebagai hoax dan fitnah. Karena itu, Partai Golkar sedang mempertimbangkan langkah hukum mempolisikan Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lembata Petrus Bala Wukak, Senin (9/8) lalu menegaskan, Partai Golkar Kabupaten Lembata sedang mempertimbangkan secara serius untuk mempolisikan Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai karena pernyataannya mengenai honor Rp408 juta.

Ia menilai, pernyataan  Plt Bupati Thomas Ola menjawab sejumlah pertanyaan dalam pertemuan dengan sekelompok elemen masyarakat, di rumah jabatan bupati, Rabu (4/8) lalu, secara tegas menyatakan tidak akan menerima honor sebesar Rp408 juta per bulan ketika dilantik menjadi Bupati Lembata, sangat tidak mendasar.

Pernyataan itu, tegas Bala Wukak, seolah mau mengatakan bahwa selama ini almarhum Eliyaser Yentji Sunur menerima honor sebesar Rp408 juta sesuai SK Nomor 331 tahun 2020, hingga ia meninggal dunia. Padahal, sejak dipolemikkan, sudah langsung dilakukan penyesuaian dan dikeluarkan SK Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2021 dan honor yang diterima hanya sebesar Rp80,5 juta dipotong pajak, dan riil yang diterima sebesar Rp64 juta lebih.

“Pernyataan ini fitnah dan tidak memiliki dasar. Honor yang diterima almarhum Eliyaser Yentji Sunur sebagai Bupati Lembata tidak sampai Rp408 juta,” tegas Bala Wukak seperti dilansir victorynews.id.

“Saya sudah bicara dengan Pak Melki Laka Lena dan kuasa hukum untuk bawa masalah ini ke rana hukum. Ini hoax dan fitnah,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lembata itu.

Selama ini, tidak ada satu orang pejabat pun di Lembata yang menerima honor sebesar Rp408 juta. Ketika Almarhum Eliyaser Yentji Sunur masih hidup, pemerintah daerah Kabupaten Lembata langsung membuat kajian setelah muncul polemik honor Bupati Lembata Rp408 juta saat itu seturut SK Nomor 331 tahun 2020. Setelah kajian dilakukan sampai ke Kemendagri, nominal honor pejabat termasuk Bupati dan Wakil Bupati pun berubah dan diatur dalam SK Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2021.

Dia menegaskan, nilai honor sebesar Rp408 juta itu sebenarnya hanya rancangan awal, dan ketika mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat, Bupati meminta untuk dikaji ulang dan dikonsultasikan sampai ke Mendagri.

Anggota DPRD Lembata dari Fraksi Gerindra  Paulus Makarius Dolu membenarkan adanya pengkajian ulang terhadap SK Nomor 331 Tahun 2020 yang memuat honor Bupati sebesar Rp408 juta. Pengkajian ulang SK itu dilakukan menyusul polemik apalagi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, kata Dolu, kemudian BPKP mengeluarkan surat penyampaian hasil konsultasi kepada Bupati dan dilakukan kajian kembali bersama APIP.

Sehingga, kata Dolu, setelah dilakukan pengkajian, diterbitkanlah SK Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran SK Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2021. Dengan diterbitkannya SK itu, kata Dolu, maka honor bupati bukan lagi sebesar Rp408 juta, tetapi sudah turun menjadi Rp80,5 juta.

“Besaran yang diketahui publik selama ini merupakan angka-angka yang dipakai saat menyusun dan menetapkan APBD 2021 yang diatur dalam SK Bupati Nomor 331 Tahun 2020. Tetapi setelah dilakukan penyesuaian, tak lagi diketahui publik. Sehingga, seolah almarhum Pak Yentji Sunur menerima honor sebesar Rp408 juta. Jadi tidak benar honor untuk Bupati Lembata sebesar Rp408 juta seperti yang diributkan lagi selama ini,” tegas Dolu.

Semangat Thomas Ola membangun Lembata boleh boleh saja. Dalam kurun waktu yang tidak lama, dirinya harus mampu memperhatikan pembangunan infrastruktur tanpa harus mengabaikan sumber daya manusia di Lembata. Maka, langkah yang harus ditempuh adalah membangun komunikasi lintas sektor secara elegan dan sejuk. Bukankah Bupati tidak mampu seorang diri membangun secara merata dan membuat kebijakan yang baik tanpa didukung dengan kerja OPD dan legislatif ? langkah taktis diperlukan agara dalam kondisi ketertinggalan pembangunan di Lembata bisa dikebut dalam waktu yang cepat. Sesudahnya dirinya akan dikenang sebagai pemimpin yang memebekas dalam ruang-ruang pembanguna di Lembata. Semoga..

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *