Atambua, penanusantara.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Belu dan kantor DPRD Belu, pada Rabu (8/6/2022) pagi kemarin.
Ratusan orang pendemo itu mendesak Bupati Belu, Agustinus Taolin untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Kontrak (teko) Pemerintah yang baru di tahun 2022.
Pemerintah dinilai tidak profesional, karena teko yang diangkat saat ini sebagiannya tidak pernah mengabdi di Pemerintahan tersebut. Sedangkan yang mengabdi tidak diakomodir dalam pengangkatan teko yang baru.
Koordinator Lapangan, yang juga Mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Atambua, Oktofianus Tefa, menilai Pemerintah Kabupaten Belu tidak adil, tidak profesional, dan tidak transparan dalam perekrutan teko yang baru di tahun 2022 ini.
Salah seorang pendemo, Auxiladora Maria dengan suara lantang minta DPRD untuk memperjuangkan aspirasi mereka. DPRD harus dengan kekuatannya mendesak Bupati untuk mencabut SK teko yang baru.
“DPRD harus memperjuangkan tuntutan kami, jika tidak maka DPRD percuma duduk di kursi mewah dan tidak sadar kursi itu adalah milik rakyat, dan mereka merupakan wakil rakyat,” kata Maria.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin dikonfirmasi media ini, Kamis (9/6/2022) mengatakan, Pemerintah akan menjawab bila sudah ada jawabaan dari DPRD. (*pn)
Komentar Anda?
